NasDem: Amendemen UUD 1945 Harus Berlandaskan Keinginan Rakyat

Jakarta: Fraksi NasDem di MPR menegaskan amendemen Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 harus dilakukan sesuai keinginan rakyat. Perubahan konstitusi tak boleh hanya untuk memenuhi kepentingan elite. "Kenapa? Karena UUD 1955 itu adalah hukum fundamental. Dia tidak boleh hanya menjadi pembicaraan di kalangan elite saja, kemudian kebutuhannya berdasarkan kalangan elite saja," kata Ketua Fraksi NasDem di MPR Taufik Basari dalam rilis hasil survei Indikator Politik dan diskusi publik Fraksi NasDem, Rabu, 13 Oktober 2021. Menurut dia, amendemen UUD 1945 tidak sama dengan revisi UU. Amendemen Undang-Undang Dasar tidak bisa hanya bermodalkan kepentingan elite. "Kalau UU bisa dengan pemerintah dan DPR, kemudian  kita mendiskusikan berbagai hal di situ. Kalau UUD, maka harus ada satu dorongan kuat dari rakyat," ungkap dia. Baca: NasDem Tak Ingin Amendemen UUD 1945 Jadi Komoditas Politik Anggota Komisi III DPR itu menyampaikan Fraksi NasDem menginginkan wacana amendemen UUD 1945 selanjutnya seperti perubahan konstitusi pada periode 1999-2002. Perubahan dilakukan karena keinginan besar rakyat. Saat itu, amandemen UUD 1945 terjadi karena desakan rakyat untuk membuat perubahan dari zaman Orde Baru ke era Reformasi. Perubahan UUD meliputi landasan jalannya pemerintahan, demokrasi, penghormatan hak-hak asasi manusia, dan sebagainya. "Kalau kita ingin lakukan lagi amendemen kelima, maka dalam bayangan kami, nuansanya pun harus sama, keinginan kuat dari rakyat," sebut dia. Ketua Bidang Hukum DPP NasDem itu menyampaikan pihaknya mencoba melihat pandangan publik terkait wacana amendemen UUD 1945. Salah satunya melalui survei dari Indikator Politik. "Sesuai arahan Pak Ketum (Ketua Umum NasDem) Surya Paloh, maka kita tanya dulu masyarakat. Kita harus tahu dulu rakyat maunya seperti apa," ujar dia.