Wapres: Koordinasi Pusat-Daerah Harus Ditingkatkan dalam Penanganan Pandemi

Jakarta: Wakil Presiden Ma’ruf Amin mengatakan pemerintah pusat dan daerah perlu meningkatkan koordinasi agar tidak ada perbedaan data dan pandangan dalam mengatasi pandemi covid-19. Aparat pemerintah pusat dan daerah harus bekerja ekstra keras agar masyarakat bisa mendapatkan perhatian yang lebih baik. “Saya juga ingin mengetahui bahwa semua pihak telah bekerja keras dan telah menjalankan tugasnya dengan sebaik-baiknya. Tapi memang [mengatasi] pandemi perlu ekstra kerja keras dan kerja sama bahu membahu antara pusat dan daerah,” kata Ma’ruf saat rapat pengarahan kepada seluruh Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 Jawa Barat (Provinsi, Kabupaten dan Kota) terkait Penanganan Covid-19 melalui konferensi video di kediaman resmi Wapres, Kamis malam, 22 Juli 2021. Ma’ruf mengatakan pemerintah terus mengantisipasi dinamika yang terjadi akibat pandemi, seperti menambah alokasi anggaran pada bidang kesehatan dan memberikan bantuan sosial. Perlu adanya upaya ekstra dalam memberikan dukungan kepada masyarakat, baik di sektor kesehatan, sosial, maupun ekonomi. Dalam rangka pemberian dukungan pada sektor tersebut dibutuhkan upaya percepatan realisasi anggaran untuk penanganan covid-19 di seluruh daerah. “Terkait realisasi anggaran agar mendapat perhatian dan dorongan, serta pendampingan dari instansi terkait untuk mempercepatnya,” tegasnya. Ma’ruf mengaku terus memantau perkembangan pelaksanaan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM), 3T (testing, tracing, dan treatment), serta penyaluran bantuan sosial (bansos) kepada masyarakat. “Saya ingin memfokuskan pada tiga hal, yaitu pelaksanaan PPKM, penerapan 3 T, dan juga soal bansos,” tutur Wapres. Ma’ruf juga menekankan pentingnya percepatan distribusi dan pemberian vaksinasi kepada masyarakat di Jawa Barat. Sebab, berdasarkan Data Pusat Informasi dan Koordinasi Covid-19 Provinsi Jawa Barat (Pikobar), pada 21 Juli 2021, tercatat kasus harian covid-19 mencapai 536.000 dan Jawa Barat berkontribusi 18 persen terhadap kasus nasional, serta urutan kedua di Indonesia. Menurut Ma'ruf, perlu ada sinergisitas antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam pendistribusian vaksin. Sehingga, kekebalam kelompok atau herd immunity dapat terwujud di Jawa Barat. “Mengenai percepatan vaksinasi saya sarankan agar selalu dikoordinasikan dari kalangan Kementerian Kesehatan, TNI, Polri, dengan pemerintah provinsi (Jawa Barat) agar distribusi dan targeting berjalan sesuai dengan sasarannya,” jelas mantan Rais Aam PBNU itu. Di Jawa Barat, kata Ma’ruf, pemerintah  belum ada penurunan mobilisasi masyarakat secara signifikan di tempat berbelanja, tempat wisata, maupun tempat kerja selama pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) darurat. Ma'ruf menyampaikan perlu upaya yang lebih masif dari seluruh jajaran pemerintah daerah agar pelaksanaan PPKM darurat di Jawa Barat terlaksana dengan baik. “Sehingga untuk Provinsi Jawa Barat diperlukan upaya tambahan agar pelaksanaan pembatasan dapat lebih baik,” ujar mantan Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) itu. Baca: Lestari Moerdijat Minta Pemda Tak Menunda Distribusi Bantuan Tunai Sementara itu, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, menyampaikan penekanan mobilisasi masyarakat di Jawa Barat memiliki tantangan yang berbeda dengan daerah lain. Jawa Barat merupakan wilayah aglomerasi atau satu kesatuan wilayah yang terdiri atas beberapa pusat kota dan kabupaten yang saling terhubung. Contohnya, wilayah Bekasi dan Depok yang terhubung dengan wilayah Jakarta, Bogor, dan Tangerang. “Evaluasi PPKM darurat, Pak Wapres, saya laporkan ini adalah peta Jawa Barat dimana penurunan mobilitas tadi saya sampaikan, Pak, mohon izin tidak bisa diperbandingkan dengan Jakarta yang homogen, Pak, karena kami ini tipe mobilitasnya beda-beda. Di daerah yang warna hitam, Pak Wapres, itu adalah daerah-daerah yang memang mayoritasnya pabrik, Pak, yang kerjanya itu ada sif malam,” papar Ridwan. Ridwan menyampaikan kawasan industri tersebut umumnya berada di wilayah Pantai Utara (Pantura) yang belum maksimal dalam pengurangan mobilitas, sehingga memengaruhi persentase Jawa Barat pada umumnya. Di sisi lain, daerah tempat tinggal padat penduduk yang berhubungan dengan pusat kota juga menambah sulitnya penekanan mobilisasi masyarakat daripada kabupaten-kabupaten kecil di wilayah Jawa Barat lain. “Maka penurunan mobilitasnya relatif belum maksimal. Nah inilah yang memengaruhi performa penurunan mobilitas secara umum. Kemarin sudah diperbaiki, Pak Wapres, contohnya kami melakukan razia dengan Kapolda,” ungkap dia.