NEWSTICKER
Wakil Ketua MPR Lestari Moerdijat. Foto: MI/Pius Erlangga
Wakil Ketua MPR Lestari Moerdijat. Foto: MI/Pius Erlangga

Pemerintah Diminta Beri Perhatian Lebih Soal Kanker

Nasional penyintas kanker
Medcom • 04 Februari 2020 14:27
Jakarta: Wakil Ketua MPR Lestari Moerdijat (Rerie) meminta pemerintah memberikan perhatian lebih terhadap permasalahan kanker. Caranya, menjamin tersedianya pelayanan yang berkualitas, aman, tepat waktu, tepat sasaran.
 
"Sehingga menjamin hasil terapi memberikan kualitas hidup setinggi mungkin untuk pasien," kata Rerie di Jakarta, Selasa, 4 Februari 2020.
 
Laporan Kementerian Kesehatan menyebutkan penderita kanker di Indonesia semakin meningkat dalam lima tahun terakhir. Pada 2013, prevalensi kanker di Indonesia sebanyak 1,4 per seribu penduduk, meningkat menjadi 1,79 per seribu penduduk pada tahun 2018.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Secara spesifik, data Global Cancer Observatory (Globocan) menunjukkan angka kejadian tertinggi di Indonesia untuk laki-laki ialah kanker paru-paru sebesar 19,4 per 100 ribu penduduk. Rata-rata angka kematian 10,9 per 100 ribu penduduk. Lalu, kanker hati sebesar 12,4 per 100 ribu penduduk dengan rata-rata kematian 7,6 per 100 ribu penduduk.
 
Sedangkan untuk perempuan, kanker payudara masih menjadi yang tertinggi dengan prevalensi 42,1 per 100 ribu penduduk. Rata-rata kematian 17 per 100 ribu penduduk. Diikuti kanker leher rahim sebesar 23,4 per 100 ribu penduduk dengan rata-rata kematian 13,9 per 100 ribu penduduk.
 
Dari segi pembiayaan, penyakit kanker menyerap anggaran besar yang disediakan pemerintah melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Laporan BPJS Kesehatan menyebutkan selama 2014-2018, penyakit kanker menghabiskan biaya Rp13,3 triliun dari total biaya penyakit katastropik sebesar Rp78,3 triliun.
 
Melihat data tersebut, Legislator NasDem itu meminta pemerintah menekan tren meningkatnya jumlah penderita kanker, khususnya kanker payudara. Sekaligus, menurunkan angka kematian akibat kanker.
 
Caranya, kata dia, dengan membuka akses yang luas bagi masyarakat melakukan deteksi dini dengan mudah dan terjangkau. Dengan begitu, masyarakat mengetahui adanya kanker sejak dini.
 
Rerie mengutip Inez Nimpuno, yang juga seorang penyintas, mengatakan tingginya angka kematian penderita kanker di Indonesia karena beberapa hal. Misalnya, belum cukupnya jumlah rumah sakit dan fasilitas kesehatan yang menangani kanker.
 
Lalu, pelayanan kesehatan belum memadai dan berkualitas, sistem pelayanan kesehatan belum mempunyai kerangka yang jelas mengenai layanan pasien kanker yang berkesinambungan sejak didiagnosa sampai tahap paliatif. Selanjutnya, program jaminan kesehatan nasional (JKN) belum bisa menjamin layanan terapi kanker secara memadai.
 
Menurut Rerie, Inez Nimpuno mengatakan masyarakat terlambat berobat, atau datang ke dokter setelah stadium lanjut. Penanganan kanker yang terlambat dipastikan menyebabkan angka kematian tinggi.
 
Kurangnya jumlah tenaga kesehatan dengan keahlian yang memadai untuk penanganan kanker juga masih menjadi masalah. Belum lagi, obat dan alat kesehatan yang tidak selalu tersedia, fasilitas kesehatan untuk layanan terapi kanker yang lengkap tidak mencukupi dalam kuantitas dan kualitas dan secara geografis hanya tersedia di kota besar.
 
"Pemerintah perlu memperbanyak rumah sakit dan tenaga medis yang berkualitas di daerah untuk melayani penyintas kanker. Jangan membiarkan penyintas kanker menderita dan akhirnya meninggal hanya karena terbentang jarak yang jauh dari rumah sakit yang memungkinkan mereka berobat," kata Rerie.
 
Guna meminimalisasi risiko masyarakat terkena kanker, Rerie mendesak pemerintah melakukan program nasional deteksi dini yang memadai dengan cara mudah dan terjangkau. Deteksi dini semacam itu sudah dilakukan dalam kasus kanker leher rahim.
 
"Kita menyadari program deteksi dini kanker tentu memakan biaya yang tidak sedikit. Tetapi negara semestinya berpihak pada penyelamatan nyawa rakyat," ujar Rerie.
 
Mengenai jaminan kesehatan melalui APBN dalam program JKN/BPJS, Legislator NasDem itu mengatakan pemerintah harus terus menyiapkan obat-obatan yang dibutuhkan penyintas kanker. Dia mengapresiasi pemerintah melalui Menteri Kesehatan Letnan Jenderal TNI (Purn) Terawan Agus Putranto yang telah mendengarkan suara para penyintas kanker payudara HER2 dengan menanggung kembali penggunaan obat trastuzumab oleh BPJS mulai 1 April 2020.
 

(AGA)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif