Jakarta: Presiden Partai Keadilan Sejehtera (PKS) Sohibul Iman sowan ke Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto. Pertemuan membahas salah satunya isu Rancangan Undang-undang (RUU) Omnibus Law Cipta Kerja yang.
Ketua Fraksi PKS Jazuli Juwaini yang turut dalam pertemuan menyampaikan pertemuan kedua partai untuk menyatakan kesepahaman berbagai isu krusial di parlemen. Sebagai partai besar, Golkar memiliki peran strategis di parlemen terkait salah satunya pembahasan omnibus law.
"Soal omnibus law dan lainnya, Presiden PKS Sohibul Iman berharap bisa menjadi instrumen untuk mendorong transformasi struktural Indonesia. Karena itu dia berharap agar substansinya tetap menjaga tiga koridor, yaitu koridor konstitusi, koridor keadilan bagi semua pihak, dan koridor prinsip-prinsip otonomi daerah," kata Jazuli di Jakarta, Rabu, 26 Februari 2020.
Baca: Nasib RUU Cipta Kerja Masih Gelap
Ilustrasi: Medcom.id
Jazuli menyampaikan partainya tegas bersikap omnibus law harus konsen terhadap kemandirian ekonomi. Ia berharap Golkar yang memiliki perwakilan di kabinet bisa memperhatikan nasib usaha rakyat kecil tak dikesampingkan lewat RUU Omnibus Law Ciptaker.
Dalam pertemuan kedua pucuk pimpinan partai itu, PKS dan Golkar pun menyinggung peluang keduanya berkoalosi di Pilkada Serentak 2020. Serta membahas berbagai isu-isu politik yang berkembang di parlemen.
"Bentuk kongkritnya kami ingin membangun kerjasama yang lebih erat dalam isu-isu politik dan kebangsaan baik di pentas politik nasional maupun lokal (pilkada), juga dalam isu-isu kebijakan di DPR," jelas Jazuli.
Pertemuan antara kedua fraksi di parlemen run berlangsung. Fraksi Partai Golkar dan PKS terus menjalin komunikasi intensif menyangkut agenda pembahasan RUU, pengawasan, dan anggaran negara.
"Dengan pertemuan antara Presiden PKS dan Ketua Umum Partai Golkar malam ini semakin mengokohkan jalinan silaturahim, komunikasi, dan kerjasama yang telah terjalin sangat baik di DPR. Tinggal sejumlah kesepakatan antara dua pimpinan partai kami operasionalisasikan secara lebih detil di parlemen," ucap Jazuli.
Jakarta: Presiden Partai Keadilan Sejehtera (PKS) Sohibul Iman sowan ke Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto. Pertemuan membahas salah satunya isu Rancangan Undang-undang (RUU) Omnibus Law Cipta Kerja yang.
Ketua Fraksi PKS Jazuli Juwaini yang turut dalam pertemuan menyampaikan pertemuan kedua partai untuk menyatakan kesepahaman berbagai isu krusial di parlemen. Sebagai partai besar, Golkar memiliki peran strategis di parlemen terkait salah satunya pembahasan omnibus law.
"Soal omnibus law dan lainnya, Presiden PKS Sohibul Iman berharap bisa menjadi instrumen untuk mendorong transformasi struktural Indonesia. Karena itu dia berharap agar substansinya tetap menjaga tiga koridor, yaitu koridor konstitusi, koridor keadilan bagi semua pihak, dan koridor prinsip-prinsip otonomi daerah," kata Jazuli di Jakarta, Rabu, 26 Februari 2020.
Baca:
Nasib RUU Cipta Kerja Masih Gelap
(1).jpg)
Ilustrasi: Medcom.id
Jazuli menyampaikan partainya tegas bersikap omnibus law harus konsen terhadap kemandirian ekonomi. Ia berharap Golkar yang memiliki perwakilan di kabinet bisa memperhatikan nasib usaha rakyat kecil tak dikesampingkan lewat RUU Omnibus Law Ciptaker.
Dalam pertemuan kedua pucuk pimpinan partai itu, PKS dan Golkar pun menyinggung peluang keduanya berkoalosi di Pilkada Serentak 2020. Serta membahas berbagai isu-isu politik yang berkembang di parlemen.
"Bentuk kongkritnya kami ingin membangun kerjasama yang lebih erat dalam isu-isu politik dan kebangsaan baik di pentas politik nasional maupun lokal (pilkada), juga dalam isu-isu kebijakan di DPR," jelas Jazuli.
Pertemuan antara kedua fraksi di parlemen run berlangsung. Fraksi Partai Golkar dan PKS terus menjalin komunikasi intensif menyangkut agenda pembahasan RUU, pengawasan, dan anggaran negara.
"Dengan pertemuan antara Presiden PKS dan Ketua Umum Partai Golkar malam ini semakin mengokohkan jalinan silaturahim, komunikasi, dan kerjasama yang telah terjalin sangat baik di DPR. Tinggal sejumlah kesepakatan antara dua pimpinan partai kami operasionalisasikan secara lebih detil di parlemen," ucap Jazuli.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(WHS)
