NEWSTICKER
Ilustrasi: Medcom.id
Ilustrasi: Medcom.id

RUU Ciptaker Dinilai Akomodasi Kepentingan Investor dan Pekerja

Nasional Omnibus Law
Medcom • 18 Maret 2020 00:15
Jakarta: Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja (Ciptaker) Omnibus Law dinilai jawaban mengatasi masalah pengangguran di Indonesia. Dengan kemudahan berinvestasi akan menarik investor imbasnya lapangan pekerjaan terbuka lebar.
 
Pakar Ekonomi Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung Setia Mulyawan menilai RUU Ciptaker mengakomodasi kepentingan investor dan pekerja. Investor tidak lagi lari ke negara lain karena birokrasinya yang lebih mudah.
 
"Ini catatan penting yang banyak dibicarakan. Sudah ada lapangan kerja, pindah ke negara tetangga karena (Indonesia) kalah kompetitif," kata Setia di Jakarta, Selasa, 17 Maret 2020.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Menurut Setia, RUU Ciptaker memudahkan dan mempercepat regulasi investor menanamkan modalnya di Indonesia. Berbagai urusan perizinan, penyediaan tenaga kerja, jaminan keamanan investasi serta keberlangsungan usaha lebih mudah.
 
Bagi pekerja sendiri, RUU Ciptaker ini menjamin upah layak, jaminan keberlangsungan kerja, ketenangan, kenyamanan bekerja, dan penghargaan atas masa kerja. "Tentu masih ada kepentingan lain, tetapi jika ini tercukupi, iklim usaha secara umum akan kondusif," ujarnya.
 
Setia mengingatkan agar RUU ini mengakomodasi semua kepentingan. Mengingat aturan kemudahan berinvestasi di Indonesia sudah sangat mendesak. Namun, pembahasannya harus cermat tidak tergesa-gesa.
 
Ia mewanti-wanti dan mewaspadai adanya 'penumpang gelap' dalam pembahasan RUU ini.
Mengingat banyak pihak yang berkepentingan masing-masing dan berpotensi menunggangi di dalamnya.
 
"Penumpang gelap itu sebenarnya bukan siapa saja, bukan siapa-siapa, tetapi bisa siapa saja," ujarnya.
 
Setia menambahkan RUU Ciptaker Omnibus Law dibahas secara transparan ke publik. Sehingga tidak mudah ditunggangi oleh kepentingan sekelompok orang.
 
"Ini membuat gejolak di masyarakat akibat ketidakpahaman atau substansi undang-undang tersebut dianggap mengancam kepentingan sana-sini. Dalam proses ini dilakukan secara terang benderang," jelasnya.

 

(WHS)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif