Ilustrasi DPR. Medcom.id
Ilustrasi DPR. Medcom.id

Penentuan Ambang Batas Parlemen yang Tak Transparan Digugat

Nasional revisi uu pemilu
Indriyani Astuti • 28 Juni 2020 23:15
Jakarta: Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) menggugat ketentuan ambang batas parlemen sebesar 4% di Pasal 414 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pemilu ke Mahkamah Konstitusi (MK). Penentuan ambang batas parlemen (parliamentray treshold) dinilai selalu menjadi polemik dalam revisi aturan perundang-undangan pemilu.
 
“Dalam gugatan ini, kami bukan berarti meminta ambang batas ditiadakan, tapi jika ingin menerapkan ambang batas harus jelas dengan metodelogi matematis jangan semata-mata keputusan politik saja,” ujar Deputi Direktur Perludem Khoirunnisa N. Agustyati dalam diskusi virtual bertajuk “Perludem Uji Materi Ambang Batas Parlemen ke MK” di Jakarta, Minggu, 28 Juni 2020.
 
Khoirunnisa menyebut perumusan dalam menentukan besaran ambang batas tidak transparan dan belum sesuai dengan prinsip pemilu yang proporsional. Dia menuturkan hasil pemilu yang proporsional ialah persentase kursi yang didapatkan partai politik di parlemen sama dengan presentase suara yang didapat.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Manajer Program Perludem Fadli Ramadhanil menjelaskan ambang batas parlemen menimbulkan persoalan disproporsionalitas terhadap hasil pemilu. Perludem mencatat sudah ada lima gugatan yang diputus MK terkait ambang batas parlemen.
 
Ambang batas parlemen yang diterapkan sejak Pemilu 2009 sebesar 2,5% digugat sejumlah pihak. Ketentuan ambang batas parlemen yang naik menjadi 3,5% bagi pemilu DPR, DPRD, dan DPRD provinsi pada Pemilu 2014 juga digugat ke MK.
 
Besaran ambang batas kembali dinaikkan pada revisi Undang-Undang Pemilu menjadi 4% untuk Pemilu 2019. Fadli menuturkan putusan MK menyatakan ambang batas parlemen konstitusional dan tidak menghalangi hak pemilih dalam pemilu.
 
Fadli menyebut gugatan Perludem kali ini dengan argumentasi lain. “Alasan konstitusional Perludem mengajukan gugatan ialah banyaknya suara dari pemilih yang hilang, sebab partai politik pilihannya, sudah ikut pemilu tapi tidak diikutkan dalam proses penghitungan kursi di DPR karena tidak memenuhi ambang batas minimal parlemen yang dipersyaratkan,” papar dia.
 
Sementara itu, peneliti senior Perludem Heroik M. Pratama menyebut ambang batas parlemen dianggap sebagai salah satu mekanisme menyederhanakan sistem kepartaian di parlemen. Padahal, semakin tinggi besaran ambang batas parlemen, semakin banyak suara dari pemilih terbuang dan berdampak pada proporsional hasil pemilu.
 
Dia memaparkan Pemilu 2009 diikuti 38 parpol dengan ambang batas parlemen 2,5%. Sebanyak 104 juta suara ikut mencoblos dan yang dikonversi ke kursi di parlemen sebanyak 85 juta. Sebanyak 19 juta suara terbuang.
 
Lalu, ambang batas parlemen naik menjadi 3,5% dengan 12 parpol sebagai peserta pemilu pada Pemilu 2014. Jumlah suara sebanyak 124 juta, lalu suara yang terkonversi menjadi kursi di parlemen 121 juta dan suara yang terbuang 2,9 juta.
 
Ambang batas parlemen kembali naik sebesar 4% dengan 16 parpol peserta pada Pemilu 2019. Total suara pemilih sebanyak 139 juta, yang dikonversi menjadi kursi di DPR 126, 3 juta dan suara terbuang mencapai 20,6 juta suara.
 
Heroik menyebut hal ini terjadi lantaran pembuat undang-undang merumuskan besaran ambang batas parlemen berdasarkan ambang batas formal. Yakni tergantung kesepakatan politik mengakomodasi kepentingan partai politik, bukan pada perhitungan matematis.
 
Perludem mendorong pembuat undang-undang membuka metodelogi dalam menentukan varibel besaran ambang batas parlemen melalui uji materi Undang-undang Pemilu. “Kenaikan ambang batas tidak selalu berdampak pada penyederhanaan parpol di parlemen,” tegas dia.
 

(REN)

LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif