Jakarta: Isu kudeta Partai Demokrat (PD) kembali ditanggapi internal partai. Kali ini eks Ketua Komisi Pengawas PD, Ahmad Yahya, menilai proses menjadi Ketua Umum (Ketum) harus sesuai Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) partai.
Dukungan sejumlah kader internal partai tidak bisa menentukan seseorang menjadi Ketum. Yahya menuturkan ada sejumlah proses yang harus dilalui sesuai AD/ART.
"Dalam partai politik itu tidak ada istilah kudeta atau mengambil alih. Semua melalui proses demokrasi yang diatur dalam Anggaran Dasar KLB (Kongres Luar Biasa)," Kata Ahmad Yahya di Jakarta, Sabtu 6 Februari 2021.
Namun menurutnya untuk menyelenggarakan KLB itu sendiri tidak mudah. Harus atas permintaan sebagian besar dari pemilik suara atau pimpinan-pimpinan di daerah.
"KLB ini tergantung pada pemilik suara. Kalau pemilik suara enggak mau ya enggak bisa," ucapnya.
Eks Ketua DPD Demokrat Sulawesi Tengah ini mengungkapkan ada dua persyaratan untuk menyelenggarakan KLB. Pertama, atas permintaan majelis tinggi, dalam hal ini diketuai Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
kedua, KLB bisa saja diminta oleh pimpinan-pimpinan daerah. Namun dengan persyaratan memenuhi dua pertiga atau minimal 50 persen suara.
"Ini bisa saja terjadi kalau Pak SBY menilai bahwa AHY (Agus Harimurti Yudhoyono) untuk kepentingan yang lebih besar. Bisa saja Pak SBY meminta, sebagai ketua majelis tinggi partai. Jadi enggak bisa serta merta dilaksanakan KLB," terangnya.
Dia juga menyebut, orang luar partai Demokrat bisa saja menjadi pimpinan partai dengan cara mendaftar dulu. Termasuk Moeldoko yang dinilainya memiliki kesempatan jika mendaftar sebagai anggota partai.
"Contoh saya dulu bukan kader Partai Demokrat. Kemudian saya diminta para kader jadi ketua. Ya saya mendaftar dulu jadi anggota, dan setelah jadi anggota, kemudian saya dipilih jadi Ketua DPD Sulawesi Tengah," ujarnya.
"Begitu dia (Moeldoko) punya kartu anggota (KTA), baru dia mendaftar jadi ketua umum. Jadi kalau enggak ada KTA, ya enggak bisa," katanya.
Belakangan, publik dibuat gaduh oleh isu kudeta Partai Demokrat yang diduga dilakukan oleh orang di lingkungan istana. Bahkan, atas kejadian itu AHY sampai melayangkan surat kepada Presiden Joko Widodo.
Yahya mengatakan, dukungan kepada Moeldoko untuk menjadi Ketum Partai Demokrat baru wacana dari sejumlah kader. Wacana itu pun dinilainya belum merupakan keputusan bersama.
Dia pun mengklaim hingga wacana tersebut digulirkan, sosok Moeldoko belum memiliki keinginan menjadi Ketum Demokrat.
"Pak Moledoko sendiri belum ada kepikiran untuk menjadi Ketum Demokrat. Itu baru wacana kader internal," ujar Yahya.
Ia menyebut, Moeldoko merupakan sosok biasa saja. Kendati, di mata publik Moeldoko dikenal profesional dan terbuka kepada siapa saja. Namun, menurutnya, sosok Moeldoko dikenal sangat perhatian kepada perkembangan Partai Demokrat.
Selain itu, lanjut Yahya, sosok Moeldoko bisa diterima oleh semua pihak. Apalagi Moeldoko mantan Panglima TNI yang kapabel. Tapi, menurutnya, sejauh ini Moeldoko tidak pernah menyatakan ingin menjadi Ketum.
"Orangnya sih biasa saja. tapi untuk perhatian kepada Demokrat ada. Itu, iya. Tapi sejauh ini pak Moeldoko belum pernah menyatakan ingin jadi Ketua Umum. Belum pernah dengar saya," ungkapnya.
Di internal partai Demokrat, masih ujar Yahya, banyak kader yang pantas menjadi Ketum partai. Seperti Marzuki Alie, Achmad Mubarok dan kader partai lainnya. Menurutnya mereka pantas dilihat dari sisi kemampuan.
"Tapi sejauh ini tidak pernah ada yang ingin jadi Ketua Umum, termasuk pak Moeldoko. Jadi saya heran kalau kemudian ada kabar Pak Moeldoko ingin mengambil alih," tegasnya.
Terkait isu kudeta di internal Partai Demokrat, masih ujar Yahya, AHY harus menanggapi dengan kuat. Karena isu tersebut berdampak baik, apabila ditanggapi secara positif. Tapi isu tersebut juga bisa jadi bumerang jika ditanggapi secara negatif.
"Jadi tergantung AHY dalam berpolitik. Karena perubahan dalam politik sangat dinamis, semua teori-teori itu tidak berlaku. Jadi dibutuhkan kedewasaan dan kematangan," tuturnya.
Jakarta: Isu kudeta Partai Demokrat (PD) kembali ditanggapi internal partai. Kali ini eks Ketua Komisi Pengawas PD, Ahmad Yahya, menilai proses menjadi Ketua Umum (Ketum) harus sesuai Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) partai.
Dukungan sejumlah kader internal partai tidak bisa menentukan seseorang menjadi Ketum. Yahya menuturkan ada sejumlah proses yang harus dilalui sesuai AD/ART.
"Dalam partai politik itu tidak ada istilah kudeta atau mengambil alih. Semua melalui proses demokrasi yang diatur dalam Anggaran Dasar KLB (Kongres Luar Biasa)," Kata Ahmad Yahya di Jakarta, Sabtu 6 Februari 2021.
Namun menurutnya untuk menyelenggarakan KLB itu sendiri tidak mudah. Harus atas permintaan sebagian besar dari pemilik suara atau pimpinan-pimpinan di daerah.
"KLB ini tergantung pada pemilik suara. Kalau pemilik suara enggak mau ya enggak bisa," ucapnya.
Eks Ketua DPD Demokrat Sulawesi Tengah ini mengungkapkan ada dua persyaratan untuk menyelenggarakan KLB. Pertama, atas permintaan majelis tinggi, dalam hal ini diketuai Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
kedua, KLB bisa saja diminta oleh pimpinan-pimpinan daerah. Namun dengan persyaratan memenuhi dua pertiga atau minimal 50 persen suara.
"Ini bisa saja terjadi kalau Pak SBY menilai bahwa AHY (Agus Harimurti Yudhoyono) untuk kepentingan yang lebih besar. Bisa saja Pak SBY meminta, sebagai ketua majelis tinggi partai. Jadi enggak bisa serta merta dilaksanakan KLB," terangnya.
Dia juga menyebut, orang luar partai Demokrat bisa saja menjadi pimpinan partai dengan cara mendaftar dulu. Termasuk Moeldoko yang dinilainya memiliki kesempatan jika mendaftar sebagai anggota partai.
"Contoh saya dulu bukan kader Partai Demokrat. Kemudian saya diminta para kader jadi ketua. Ya saya mendaftar dulu jadi anggota, dan setelah jadi anggota, kemudian saya dipilih jadi Ketua DPD Sulawesi Tengah," ujarnya.
"Begitu dia (Moeldoko) punya kartu anggota (KTA), baru dia mendaftar jadi ketua umum. Jadi kalau enggak ada KTA, ya enggak bisa," katanya.
Belakangan, publik dibuat gaduh oleh isu kudeta Partai Demokrat yang diduga dilakukan oleh orang di lingkungan istana. Bahkan, atas kejadian itu AHY sampai melayangkan surat kepada Presiden Joko Widodo.
Yahya mengatakan, dukungan kepada Moeldoko untuk menjadi Ketum Partai Demokrat baru wacana dari sejumlah kader. Wacana itu pun dinilainya belum merupakan keputusan bersama.
Dia pun mengklaim hingga wacana tersebut digulirkan, sosok Moeldoko belum memiliki keinginan menjadi Ketum Demokrat.
"Pak Moledoko sendiri belum ada kepikiran untuk menjadi Ketum Demokrat. Itu baru wacana kader internal," ujar Yahya.
Ia menyebut, Moeldoko merupakan sosok biasa saja. Kendati, di mata publik Moeldoko dikenal profesional dan terbuka kepada siapa saja. Namun, menurutnya, sosok Moeldoko dikenal sangat perhatian kepada perkembangan Partai Demokrat.
Selain itu, lanjut Yahya, sosok Moeldoko bisa diterima oleh semua pihak. Apalagi Moeldoko mantan Panglima TNI yang kapabel. Tapi, menurutnya, sejauh ini Moeldoko tidak pernah menyatakan ingin menjadi Ketum.
"Orangnya sih biasa saja. tapi untuk perhatian kepada Demokrat ada. Itu, iya. Tapi sejauh ini pak Moeldoko belum pernah menyatakan ingin jadi Ketua Umum. Belum pernah dengar saya," ungkapnya.
Di internal partai Demokrat, masih ujar Yahya, banyak kader yang pantas menjadi Ketum partai. Seperti Marzuki Alie, Achmad Mubarok dan kader partai lainnya. Menurutnya mereka pantas dilihat dari sisi kemampuan.
"Tapi sejauh ini tidak pernah ada yang ingin jadi Ketua Umum, termasuk pak Moeldoko. Jadi saya heran kalau kemudian ada kabar Pak Moeldoko ingin mengambil alih," tegasnya.
Terkait isu kudeta di internal Partai Demokrat, masih ujar Yahya, AHY harus menanggapi dengan kuat. Karena isu tersebut berdampak baik, apabila ditanggapi secara positif. Tapi isu tersebut juga bisa jadi bumerang jika ditanggapi secara negatif.
"Jadi tergantung AHY dalam berpolitik. Karena perubahan dalam politik sangat dinamis, semua teori-teori itu tidak berlaku. Jadi dibutuhkan kedewasaan dan kematangan," tuturnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id(UWA)
