Jakarta: Tenaga Ahli Kantor Staf Presiden (KSP), Ali Mochtar Ngabalin, meminta Ketua Umum (Ketum) PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri legawa. Permintaan terkait pemeriksaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Sekjen Hasto Kristiyanto dan kader PDIP Hevearita.
"Kalau hari ini ada tokoh-tokoh tertentu yang sedang diperiksa atau harus mengahadapi tuntutan dan perintah regulasi, mari kita harus legowo," ujar Ngabalin di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Jumat, 2 Agustus 2024.
Ngabalin meminta Megawati menyerahkan proses hukum kepada KPK. Ngabalin memastikan tak ada pihak yang bisa mengintervensi lembaga anti rasuah tersebut.
"Jangan pernah ada orang yang bisa mengintervensi kekuasaan hukum, langkah-langkah yang dilakukan oleh KPK," jelasnya.
Presiden Joko Widodo (Jokowi), kata Ngabalin, telah menegaskan korupsi merupakan kejahatan luar biasa. Ngabalin juga berharap masyarakat ikut mendukung upaya pemberantasan korupsi.
"Siapa pun juga harus m memberikan dukungan kepada (KPK) yang diamanatkan oleh negara, oleh rakyat untul menangani masalah tindak pidana korupsi," tandasnya.
KPK telah memeriksa Wali Kota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu. Kader PDIP itu didalami keterangannya terkait kasus dugaan korupsi di Pemerintahan Kota (Pemkot) Semarang.
Selain itu, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto tengah berkali-kali diperiksa oleh KPK. Hasto diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan suap penetapan anggota DPR 2019-2024 dengan tersangka Harun Masiku.
Jakarta: Tenaga Ahli Kantor Staf Presiden (KSP), Ali Mochtar Ngabalin, meminta Ketua Umum (Ketum) PDI Perjuangan (
PDIP) Megawati Soekarnoputri legawa. Permintaan terkait pemeriksaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Sekjen Hasto Kristiyanto dan kader PDIP Hevearita.
"Kalau hari ini ada tokoh-tokoh tertentu yang sedang diperiksa atau harus mengahadapi tuntutan dan perintah regulasi, mari kita harus legowo," ujar Ngabalin di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Jumat, 2 Agustus 2024.
Ngabalin meminta Megawati menyerahkan proses hukum kepada
KPK. Ngabalin memastikan tak ada pihak yang bisa mengintervensi lembaga anti rasuah tersebut.
"Jangan pernah ada orang yang bisa mengintervensi kekuasaan hukum, langkah-langkah yang dilakukan oleh KPK," jelasnya.
Presiden Joko Widodo (Jokowi), kata Ngabalin, telah menegaskan korupsi merupakan kejahatan luar biasa. Ngabalin juga berharap masyarakat ikut mendukung upaya pemberantasan korupsi.
"Siapa pun juga harus m memberikan dukungan kepada (KPK) yang diamanatkan oleh negara, oleh rakyat untul menangani masalah tindak pidana korupsi," tandasnya.
KPK telah memeriksa Wali Kota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu. Kader PDIP itu didalami keterangannya terkait kasus dugaan korupsi di Pemerintahan Kota (Pemkot) Semarang.
Selain itu, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto tengah berkali-kali diperiksa oleh KPK. Hasto diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan suap penetapan anggota DPR 2019-2024 dengan tersangka Harun Masiku.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(ADN)
