Anggota Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun
Anggota Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun

Kejagung Diminta Jerat Korporasi Mafia Minyak Goreng

Nasional minyak goreng Kejaksaan Agung Mafia Minyak Goreng
Medcom • 21 April 2022 15:00
Jakarta: Kejaksaan Agung diminta membidik dan menjerat korporasi yang yang terlibat dalam kasus mafia minyak sawit. Skandal itu membuat minyak goreng langka dan mahal di pasaran. 
 
"Ini tidak mudah bagi Jampidsus Kejaksaan Agung untuk mengungkap kasus tersebut dalam waktu cepat," kata Anggota Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun, Kamis, 21 April 2022. 
 
Misbakhun menyebut kelangkaan dan mahalnya minyak goreng memengaruhi kinerja ekonomi makro. Kenaikan inflasi karena minyak goreng berdampak pada ekonomi nasional.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Misbakhun menduga tiga orang dari unsur swasta yang menjadi tersangka kasus itu bukan penentu kebijakan di perusahaan masing-masing.
 
Menurutnya, ketiga tersangka tersebut hanya pelaksana kebijakan di lapangan dengan kewenangan terbatas. 
 
"Tidak mungkin kebijakan itu diputuskan pada tingkatan GM atau seorang komisaris perusahaan. Kebijakan tersebut pasti dibuat perusahaan dan sepengetahuan para pemegang saham atau pemiliknya," kata Misbakhun. 
 
Misbakhun mendorong Kejagung menjerat korporasi pelanggar larangan ekspor CPO. Menurutnya, tindakan tegas itu merupakan langkah penting untuk memberikan efek jera sekaligus menunjukkan keseriusan pemerintah. 
 
"Kejahatan korporasi itu telah memengaruhi perekonomian nasional sehingga negara harus menanggung banyak beban yang nilainya triliunan rupiah," katanya.
 
Mantan pegawai Direktorat Jenderal Pajak itu menyebut korporasi yang diduga terlibat kasus itu telah melakukan sabotase terhadap perekonomian nasional. 
 
"Menurut saya mereka (korporasi) telah melakukan terorisme ekonomi. Sudah selayaknya mereka diminta ikut bertanggung jawab atas kejahatan tersebut," ujarnya.
 
Misbakhun menyebut kelangkaan minyak goreng yang diikuti kenaikan harga mengakibatkan arah kebijakan di APBN 2022 berubah. Sebab, pemintah harus mengalokasi bantuan langsung tunai (BLT) untuk kelompok masyarakat tertentu yang terpukul oleh kenaikan harga minyak goreng. 
 
"Mahalnya harga minyak goreng berdampak pada daya beli masyarakat. Pemerintah sampai harus mengalokasikan uang triliunan rupiah di APBN untuk memperbaiki daya beli," tutur Misbakhun.
 
Jaksa Agung ST Burhanuddin mengumumkan empat tersangka izin ekspor crude palm oil (CPO). Keempat tersangka itu ialah Indrasari Wisnu Wardhana (Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kemendag), Master Parulian Tumanggor (komisaris utama PT Wilmar Nabati Indonesia), Pierre Togar Sitanggung (general manager di PT Musim Mas), dan Stanley MA (senior manager Corporate Affair Permata Hijau Grup).

 
(FZN)



LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif