Jakarta: Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian membeberkan sejumlah arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) kepada 48 penjabat (Pj) kepala daerah. Presiden ingin seluruh Pj kepala daerah mendukung pemilihan umum (pemilu) dan pemilihan kepala daerah (pilkada) sebaik-baiknya.
Presiden tak ingin ada masalah terutama terkait anggaran yang tidak cukup. “Semua urusan pemilu dan pilkada harus diprogramkan betul di dalam APBD,” ujar Tito di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa, 7 Juni 2022.
Selanjutnya, pemerintah daerah juga diminta memberi dukungan prasarana dan sarana untuk Komisi Pemilihan Umum (KPU). Termasuk dalam hal distribusi logistik.
"Semua kebutuhan, pengadaan logistik harus sudah sampai sebelum hari pelaksaan pemungutan suara, 14 Februari 2024," kata Tito.
Baca: Peraturan KPU Tahapan dan Jadwal Pemilu 2024 Disahkan, Begini Detailnya
Di sisi lain, Tito mengatakan Presiden bakal menyiapkan berbagai aturan pendukung jika memang dibutuhkan. Seperti payung hukum untuk lelang pengadaan logistik pemilu yang diharapkan berfokus pada produk-produk hasil usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM).
"Presiden ingin sebanyak mungkin menggunakan produk dalam negeri. Banyak saya kira, ada kertas, pena, itu produksi dalam negeri banyak sekali. Jangan impor-impor terus sehingga uang beredar di Indonesia,” kata Tito.
Jakarta: Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian membeberkan sejumlah arahan Presiden Joko Widodo (
Jokowi) kepada 48 penjabat (Pj) kepala daerah. Presiden ingin seluruh Pj kepala daerah mendukung pemilihan umum (pemilu) dan pemilihan kepala daerah (pilkada) sebaik-baiknya.
Presiden tak ingin ada masalah terutama terkait anggaran yang tidak cukup. “Semua urusan
pemilu dan pilkada harus diprogramkan betul di dalam APBD,” ujar Tito di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa, 7 Juni 2022.
Selanjutnya, pemerintah daerah juga diminta memberi dukungan prasarana dan sarana untuk Komisi Pemilihan Umum (KPU). Termasuk dalam hal distribusi logistik.
"Semua kebutuhan, pengadaan logistik harus sudah sampai sebelum hari pelaksaan pemungutan suara, 14 Februari 2024," kata Tito.
Baca:
Peraturan KPU Tahapan dan Jadwal Pemilu 2024 Disahkan, Begini Detailnya
Di sisi lain, Tito mengatakan Presiden bakal menyiapkan berbagai aturan pendukung jika memang dibutuhkan. Seperti payung hukum untuk lelang pengadaan logistik
pemilu yang diharapkan berfokus pada produk-produk hasil usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM).
"Presiden ingin sebanyak mungkin menggunakan produk dalam negeri. Banyak saya kira, ada kertas, pena, itu produksi dalam negeri banyak sekali. Jangan impor-impor terus sehingga uang beredar di Indonesia,” kata Tito.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(ADN)
