Jangan Manipulasi Kepuasan Masyarakat untuk Mengubah Masa Jabatan Presiden

Jakarta: Tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja Presiden Joko Widodo (Jokowi) memang tinggi. Namun, tingkat kepuasan masyarakat jangan dijadikan tameng untuk memunculkan wacana mengubah ketentuan pembatasan masa jabatan presiden. "Dari sisi kepuasan tentu kita apresiasi dan kita dukung, tapi di sisi lain jangan dimanipulasi seakan-akan kepuasan berbanding lurus dengan kehendak yang puas itu ingin penundaan," kata Sekretaris Fraksi NasDem Saan Mustopa dalam diskusi virtual, Kamis, 3 Maret 2022. Saan mengatakan pemerintah, DPR, dan penyelenggara sudah menyepakati jadwal Pemilu 2024. Seharusnya, lanjut dia, isu perpanjangan masa jabatan presiden sudah tutup buku. Dia heran dengan pihak yang melempar bola panas perpanjangan jabatan presiden melalui penundaan Pemilu 2024. Padahal, ada permasalahan serius yang tengah dihadapi masyarakat, seperti kelangkaan minyak goreng, kedelai, dan lain sebagainya. "Apalagi nanti menjelang puasa, pasti eskalasi terkait kebutuhan sehari-hari akan mengalami persoalan," ungkap dia. Baca: Mayoritas Masyarakat Tidak Mau Jabatan Jokowi Diperpanjang Dia meminta isu perpanjangan masa jabatan presiden dihentikan. Bangsa ini disarankan untuk fokus menyelesaikan berbagai permasalahan yang dihadapi masyarakat. "Daripada ganggu konsen dengan memunculkan wacana penundaan pemilu maupun perpanjang masa jabatan presiden," ujar dia.