medcom.id, Jakarta: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) melakukan pertemuan dengan kepala daerah wilayah perbatasan di Jakarta. Mereka membahas pengembangan wilayah perbatasan, khususnya di bidang ekonomi.
"Program ini merupakan salah satu komitmen pemerintah untuk memajukan daerah perbatasan," kata Direktur Jenderal Pengembangan Daerah Tertentu, Johozua M. Yoltuwu di Jakarta Pusat, Selasa 18 Juli 2017.
Kegiatan ini merupakan tindak lanjut atas penerbitan kajian Rencana Bisnis dan Investasi Daerah Perbatasan tahun lalu. Menurut Johozua, dari enam kabupaten daerah perbatasan yang dikaji, lima wilayah akan diintensifkan untuk mendapatkan investasi.
Kelima kabupaten tersebut adalah Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau; Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara; Kabupaten Pulau Morotai, Provinsi Maluku Utara; Kabupaten Merauke, Provinsi Papua; dan Kabupaten Belu, Provinsi NTT.
"Pemerintah melalui berbagai Kementerian telah berkomitmen menjadikan wilayah perbatasan Indonesia sebagai kawasan beranda negara yang layak," tambahnya.
Johozua melanjutkan, pembangunan daerah perbatasan perlu diperhatikan dan dipercepat sejalan dengan diberlakukannya Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). Rencananya, dampak pembangunan sudah terwujud di akhir tahun 2019.
"Pembangunan tersebut merupakan salah satu langkah untuk menghadapi era globalisasi," tegasnya.
Pertemuan ini dihadiri pula oleh Bupati Kabupaten Alor, wakil Bupati Kabupaten Natuna, dan wakil Bupati Kabupaten Nunukan. Serta 40 perwakilan kabupaten perbatasan, beberapa mitra pengusaha, perwakilan badan koordinasi dan penanaman modal daerah, dan juga pihak perbankan.
<iframe class="embedv" width="560" height="315" src="https://www.medcom.id/embed/yNLezEWb" frameborder="0" scrolling="no" allowfullscreen></iframe>
medcom.id, Jakarta: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) melakukan pertemuan dengan kepala daerah wilayah perbatasan di Jakarta. Mereka membahas pengembangan wilayah perbatasan, khususnya di bidang ekonomi.
"Program ini merupakan salah satu komitmen pemerintah untuk memajukan daerah perbatasan," kata Direktur Jenderal Pengembangan Daerah Tertentu, Johozua M. Yoltuwu di Jakarta Pusat, Selasa 18 Juli 2017.
Kegiatan ini merupakan tindak lanjut atas penerbitan kajian Rencana Bisnis dan Investasi Daerah Perbatasan tahun lalu. Menurut Johozua, dari enam kabupaten daerah perbatasan yang dikaji, lima wilayah akan diintensifkan untuk mendapatkan investasi.
Kelima kabupaten tersebut adalah Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau; Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara; Kabupaten Pulau Morotai, Provinsi Maluku Utara; Kabupaten Merauke, Provinsi Papua; dan Kabupaten Belu, Provinsi NTT.
"Pemerintah melalui berbagai Kementerian telah berkomitmen menjadikan wilayah perbatasan Indonesia sebagai kawasan beranda negara yang layak," tambahnya.
Johozua melanjutkan, pembangunan daerah perbatasan perlu diperhatikan dan dipercepat sejalan dengan diberlakukannya Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). Rencananya, dampak pembangunan sudah terwujud di akhir tahun 2019.
"Pembangunan tersebut merupakan salah satu langkah untuk menghadapi era globalisasi," tegasnya.
Pertemuan ini dihadiri pula oleh Bupati Kabupaten Alor, wakil Bupati Kabupaten Natuna, dan wakil Bupati Kabupaten Nunukan. Serta 40 perwakilan kabupaten perbatasan, beberapa mitra pengusaha, perwakilan badan koordinasi dan penanaman modal daerah, dan juga pihak perbankan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id(FZN)
