medcom.id, Jakarta: Etika kehidupan berbangsa dan bernegara dinilai mulai mengkhawatirkan. Ketua MPR Zulkifli Hasan mengatakan, etika kehidupan berbangsa dan bernegara sebetulnya sudah tertuang dalam Ketetapan MPR Nomor VI Tahun 2001 tentang Etika Kehidupan Berbangsa. Namun, nilai-nilai TAP MPR itu belum sepenuhnya dijalankan.
"Dalam TAP MPR Nomor VI Tahun 2001, rumusan tersebut lebih tegas telah memberikan pedoman praktis kehidupan berbangsa, landasan etika," kata Zulkifli dalam sambutannya di Pra-Konfrensi Nasional Etika Berbangsa dan Bernegara di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Rabu 5 April 2017.
Menurut Zulkifli, ada beberapa turunan dalam TAP MPR yang harus diikuti. Pertama, etika sosial dan budaya yang berprinsip kemanusiaan dengan menampilkan sikap jujur, saling peduli, saling memahami, dan saling menolong. Warga bangsa dinilai perlu menumbuhkan kembali budaya itu.
TAP MPR juga berisi etika politik dan pemerintahan. Ini dimaksudkan agar menciptakan pemerintahan yang bersih, efektif, dan menciptakan suasana demokratis yang bercirikan keterbukaan dan rasa tanggung jawab.
Mantan Menteri Kehutanan itu juga mengingatkan pentingnya etika ekonomi dan bisnis. Itu diperlukan agar prinsip perilaku ekonomi dan bisnis dalam perorangan, institusi maupun pengambilan keputusan dapat menciptakan kondisi ekonomi persaingan yang jujur, berkeadilan, dan etos kerja daya tahan ekonomi.
"Selain itu, perlu terciptanya ekonomi yang berpihak pada rakyat kecil melalui kebijakan berkesinambungan," ucap dia.
Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) itu juga menjabarkan etika penegakan hukum berkeadilan. Ini dimaksudkan untuk menumbuhkan kesadaran tertib sosial, keteraturan hidup bersama, serta seluruh aturan yang berpihak kepada keadilan.
Etika keilmuan juga menjadi perhatian Zulkifli. Terakhir, etika lingkungan. Ia menyoroti betapa pentingnya menjaga etika lingkungan dalam kehidupan tata ruang dan berkelanjutan.
medcom.id, Jakarta: Etika kehidupan berbangsa dan bernegara dinilai mulai mengkhawatirkan. Ketua MPR Zulkifli Hasan mengatakan, etika kehidupan berbangsa dan bernegara sebetulnya sudah tertuang dalam Ketetapan MPR Nomor VI Tahun 2001 tentang Etika Kehidupan Berbangsa. Namun, nilai-nilai TAP MPR itu belum sepenuhnya dijalankan.
"Dalam TAP MPR Nomor VI Tahun 2001, rumusan tersebut lebih tegas telah memberikan pedoman praktis kehidupan berbangsa, landasan etika," kata Zulkifli dalam sambutannya di Pra-Konfrensi Nasional Etika Berbangsa dan Bernegara di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Rabu 5 April 2017.
Menurut Zulkifli, ada beberapa turunan dalam TAP MPR yang harus diikuti. Pertama, etika sosial dan budaya yang berprinsip kemanusiaan dengan menampilkan sikap jujur, saling peduli, saling memahami, dan saling menolong. Warga bangsa dinilai perlu menumbuhkan kembali budaya itu.
TAP MPR juga berisi etika politik dan pemerintahan. Ini dimaksudkan agar menciptakan pemerintahan yang bersih, efektif, dan menciptakan suasana demokratis yang bercirikan keterbukaan dan rasa tanggung jawab.
Mantan Menteri Kehutanan itu juga mengingatkan pentingnya etika ekonomi dan bisnis. Itu diperlukan agar prinsip perilaku ekonomi dan bisnis dalam perorangan, institusi maupun pengambilan keputusan dapat menciptakan kondisi ekonomi persaingan yang jujur, berkeadilan, dan etos kerja daya tahan ekonomi.
"Selain itu, perlu terciptanya ekonomi yang berpihak pada rakyat kecil melalui kebijakan berkesinambungan," ucap dia.
Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) itu juga menjabarkan etika penegakan hukum berkeadilan. Ini dimaksudkan untuk menumbuhkan kesadaran tertib sosial, keteraturan hidup bersama, serta seluruh aturan yang berpihak kepada keadilan.
Etika keilmuan juga menjadi perhatian Zulkifli. Terakhir, etika lingkungan. Ia menyoroti betapa pentingnya menjaga etika lingkungan dalam kehidupan tata ruang dan berkelanjutan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(OJE)
