medcom.id, Jakarta: Staf Khusus Presiden bidang Komunikasi Johan Budi Sapto Pribowo membantah isu Presiden Joko Widodo akan merombak Kabinet Kerja usai Lebaran. Menurutnya, bila kabinet benar dirombak, Presiden akan menyampaikan langsung.
Isu reshuffle kabinet kembali bergulir menjelang Lebaran. Sebuah pesan singkat beredar yang berisi bahwa Presiden akan mengumumkan kabinet baru pada 14 Juli.
Dalam pesan singkat itu juga disebutkan lima menteri diganti dan berpindah pos. Menteri BUMN Rini Soemarno digeser menjadi Kepala Staf Kepresidenan (KSP) menggantikan Teten Masduki.
Posisi Rini disebut digantikan oleh Presiden Komisaris PT Telkom Hendri Saparini.
Teten Masduki diangkat menjadi Menteri Agraria dan Tata Ruang menggantikan Ferry Mursidan Baldan yang didepak dari Kabinet Kerja.
Masih isu, Sekjen Partai Golkar Idrus Marham akan diangkat menjadi Menteri Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi menggantikan Marwan Jafar. Lalu, posisi Yuddy Chrisnandi di Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi digantikan kader Partai Amanat Nasional Mulfachri Harahap.
Kemudian, Yuddy tertulis menggantikan Sofjan Wanandi sebagai Kepala Staf Penasihat Wakil Presiden. Juga tertulis bahwa Wakapolri Komjen Budi Gunawan akan dilantik menjadi Kepala Badan Intelejen Negara menggantikan Sutiyoso.
Johan Budi menegaskan, kabar tersebut tidak benar. "Itu kabar hoax. Saya kira semua tahu dan teman-teman paham bahwa urusan reshuffle domainnya ada di Presiden. Yang tahu saya kira hanya Presiden," kata Johan Budi, Senin (4/7/2016).
Berkali-kali menghangat, tetapi isu reshuffle tidak sampai jadi kenyataan. Wakil Presiden Jusuf Kalla mengonfirmasi bahwa reshuffle hanya tinggal menunggu hari baik untuk diumumkan.
"Kalau dievaluasi, tinggal hari baik dalam mengumumkan," ujar JK, beberapa waktu lalu.
Pengamat Politik dari Founding Fathers House Dian Permata menilai perombakan kabinet tinggal menunggu waktu. Ia berpendapat perombakan kabinet merupakan kebutuhan, terutama di sektor ekonomi.
"Jika hingga saat ini belum juga ada kepastiannya, kemungkinan itu karena proses politik yang memakan waktu," kata Dian.
medcom.id, Jakarta: Staf Khusus Presiden bidang Komunikasi Johan Budi Sapto Pribowo membantah isu Presiden Joko Widodo akan merombak Kabinet Kerja usai Lebaran. Menurutnya, bila kabinet benar dirombak, Presiden akan menyampaikan langsung.
Isu reshuffle kabinet kembali bergulir menjelang Lebaran. Sebuah pesan singkat beredar yang berisi bahwa Presiden akan mengumumkan kabinet baru pada 14 Juli.
Dalam pesan singkat itu juga disebutkan lima menteri diganti dan berpindah pos. Menteri BUMN Rini Soemarno digeser menjadi Kepala Staf Kepresidenan (KSP) menggantikan Teten Masduki.
Posisi Rini disebut digantikan oleh Presiden Komisaris PT Telkom Hendri Saparini.
Teten Masduki diangkat menjadi Menteri Agraria dan Tata Ruang menggantikan Ferry Mursidan Baldan yang didepak dari Kabinet Kerja.
Masih isu, Sekjen Partai Golkar Idrus Marham akan diangkat menjadi Menteri Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi menggantikan Marwan Jafar. Lalu, posisi Yuddy Chrisnandi di Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi digantikan kader Partai Amanat Nasional Mulfachri Harahap.
Kemudian, Yuddy tertulis menggantikan Sofjan Wanandi sebagai Kepala Staf Penasihat Wakil Presiden. Juga tertulis bahwa Wakapolri Komjen Budi Gunawan akan dilantik menjadi Kepala Badan Intelejen Negara menggantikan Sutiyoso.
Johan Budi menegaskan, kabar tersebut tidak benar.
"Itu kabar hoax. Saya kira semua tahu dan teman-teman paham bahwa urusan reshuffle domainnya ada di Presiden. Yang tahu saya kira hanya Presiden," kata Johan Budi, Senin (4/7/2016).
Berkali-kali menghangat, tetapi isu reshuffle tidak sampai jadi kenyataan. Wakil Presiden Jusuf Kalla mengonfirmasi bahwa reshuffle hanya tinggal menunggu hari baik untuk diumumkan.
"Kalau dievaluasi, tinggal hari baik dalam mengumumkan," ujar JK, beberapa waktu lalu.
Pengamat Politik dari Founding Fathers House Dian Permata menilai perombakan kabinet tinggal menunggu waktu. Ia berpendapat perombakan kabinet merupakan kebutuhan, terutama di sektor ekonomi.
"Jika hingga saat ini belum juga ada kepastiannya, kemungkinan itu karena proses politik yang memakan waktu," kata Dian.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(TRK)
