Penyelenggara Umrah Perlu Diakreditasi
Konferensi pers terkait umrah di Ombudsman. Foto: Medcom.id/Faisal Abdalla.
Jakarta: Kementerian Agama (Kemenag) disarankan menerapkan sistem akreditasi terhadap penyelenggara perjalanan ibadah umrah (PPIU). Tujuannya, untuk meningkatkan kualitas manajemen PPIU. 

"Kami menyarankan Kemenag bekerja sama dengan pihak yang berkompeten dalam pengawasan, akreditasi," kata  Ombudsman Ahmad Suaedy di kantor Ombudsman RI, Kuningan, Jakarta Selatan, Selada 17 April 2018. 

Suaedy mengungkapkan saran ini saat memaparkan laporan temuan Ombudsman terhadap kasus penipuan biro umrah ABU Tours. Sistem akreditasi pun perlu dilakukan untuk memberikan pembinaan secara berkala kepada PPIU. 


"Ini untuk mewujudkan penyelenggaraan umrah yang sehat dan transparan terhindar dari praktik penipuan," tekan Suaedy. 

Selain itu, Kemenag juga disarankan agar segera membuat standar pelayanan minimal PPIU. Standar itu harus diumumkan kepada publik secara masif.

Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin mengatakan standar minimal pelayanan penyelenggara ibadah umrah sudah diatur dalam revisi Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Ibadah Umrah. Kemenag telah menetapkan harga referensi biaya perjalanan umrah. 

Baca: Kemenag Disarankan Tutup Sementara Pendaftaran Umrah

"Setiap biro travel PPIU harus membuat  surat perjanjian tertulis terkait standar minimum pelayanan yang harus didapat untuk jamaah umrah," jelas Lukman. 

Lukman mengatakan revisi PMA mengatur PPIU harus menyediakan hotel minimal bintang tiga bagi para jemaah. PPIU juga wajib menyediakan makanan minimal tiga kali sehari. 

"Maskapai penerbanganya juga tidak boleh transit sampai 3-4 kali, bus-bus yang digunakan juga maksimal berusia lima tahun tidak boleh lebih tua dari itu. Masih banyak ketentuan yang lebih rinci kita berlakukan saat ini dan ke depan," pungkas Lukman. 





(OGI)

Dapatkan berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

Powered by Medcom.id