PKPU Upaya Awal Memfilter Calon Anggota Legislatif
Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Lucius Karus (kanan). (Foto: MI/Adam Dwi)
Jakarta: Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Lucius Karus menilai Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) tentang larangan eks narapidana korupsi 'nyaleg' bukan jaminan legislator berikutnya akan bebas dari korupsi. 

Ada banyak hal untuk mendukung pemberantasan korupsi alih-alih hanya mengetatkan persyaratan pencalonan anggota legislatif. 

"Misalnya sistem tata kelola di DPR, hubungan DPR dengan partai politik. Itu yang membuat korupsi tidak mudah dicegah hanya dengan PKPU," kata dia, dalam Metro Pagi Primetime, Kamis, 5 Juli 2018.


Menurut Lucius PKPU hanya upaya awal memastikan bahwa seleksi anggota legislatif sudah berada di koridor yang sama dengan semangat pemberantasan korupsi.

PKPU, kata Lucius, diibaratkan sebuah filter yang meski dengan sangat baik berupaya menyaring akan ada saja 'kotoran' yang terbawa.

"Yang lolos itu mungkin belum terpidana tapi orang-orang yang punya semangat melakukan korupsi mungkin tidak terdeteksi oleh partai politik," ungkapnya. 

Lucius mengungkapkan penerbitan PKPU paling tidak bisa meyakinkan partai politik agar tidak menjadikan pemberantasan korupsi sebagai jargon semata.

Namun harus ada kerja serius dari partai politik untuk memfilter para calon legislatif yang mendaftar. Kendati sulit menerima kenyataan bahwa partai politik masih membuka ruang untuk kader dadakan menjelang pemilu.

"Pendaftaran caleg itu seperti masuk universitas. Jaminan orang yang mendaftar itu berintegritas sulit dipastikan dalam waktu singkat karena partai politik tidak bisa melacak dengan detail siapa saja yang mendaftar," jelas dia.





(MEL)

Dapatkan berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

Powered by Medcom.id