Jakarta: Ketua Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia Tandjung menepis keberadaan Pasal 55 Rancangan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta (RUU DKJ) tentang posisi wakil presiden (wapres) Dewan Kawasan untuk mengkoordinasi tata ruang dan pembangunan kawasan aglomerasi sudah direncanakan sejak lama. Hal ini menjawab isu bahwa beleid itu untuk memberikan kewenangan lebih kepada Gibran Rakabuming Raka nantinya.
"Konsepnya sudah didiskusikan setahun yang lalu, tidak ada urusannya dengan waktu itu enggak tahu kita calon presidennya siapa dan calon wakil presidennya siapa, jadi tolong ini diluruskan, konsep ini konsep lama," kata Doli di Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta Barat, Minggu malam, 10 Maret 2024.
Doli mengatakan aturan tersebut menggunakan instrumen seperti enam provinsi baru hasil pemekaran di Papua. Wapres Ma'ruf Amin ditunjuk Ketua Badan Pengarah Percepatan Otonomi Khusus Papua (BP3OKP) atau disebut Badan Pengarah Papua (BPP) untuk menangani provinsi yang belum ada kepala daerahnya tersebut.
"Kan sekarang Pak Ma'ruf Amin itu ketua dewan pengarah soal Papua itu, ya sama aja," ucap Doli.
Wakil Ketua Umum Partai Golkar itu mengatakan untuk menangani provinsi dengan berbagai permasalahannya memerlukan lintas menteri koordinator (menko). Doli mengatakan hanya wapres atau presiden yang punya kapasitas mengarahkan.
"Tidak cukup satu menko menangani masalah seperti aglomerasi sekita Jakarta, makanya pilihannya presiden atau wakil presiden. Nah karena ini sifatnya kooridnatif cuma beberapa daerah, presiden kan kooridnasinya seluruh Indonesia, makanya diangkata lah wakil presiden," kata Doli.
Sebelumnya, keberadaan Pasal 55 RUU DKJ tentang posisi wapres Dewan Kawasan untuk mengkoordinasi tata ruang dan pembangunan kawasan aglomerasi dinilai sarat kepentingan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Yakni, untuk memberikan kuasa kepada putranya, Gibran Rakabuming Raka, jika terpilih jadi wapres.
"Ini upaya Jokowi memberikan kekuasaan pada Gibran," kata Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah Putra saat dihubungi Medcom.id, Minggu, 10 Maret 2024.
Untuk diketahui, pada Pasal 55 RUU DKJ disebutkan bahwa untuk mengoordinasikan tata ruang dan rencana Pembangunan kawasan aglomerasi akan dibentuk Dewan Kawasan Aglomerasi. Dewan ini akan dipimpin oleh wapres.
Wapres akan memiliki fungsi strategis berupa mengkoordinasikan penyelenggaraan penataan ruang pada kawasan aglomerasi.
Jakarta: Ketua Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia Tandjung menepis keberadaan Pasal 55
Rancangan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta (RUU DKJ) tentang posisi wakil presiden (wapres) Dewan Kawasan untuk mengkoordinasi tata ruang dan pembangunan
kawasan aglomerasi sudah direncanakan sejak lama. Hal ini menjawab isu bahwa beleid itu untuk memberikan kewenangan lebih kepada Gibran Rakabuming Raka nantinya.
"Konsepnya sudah didiskusikan setahun yang lalu, tidak ada urusannya dengan waktu itu enggak tahu kita calon presidennya siapa dan calon wakil presidennya siapa, jadi tolong ini diluruskan, konsep ini konsep lama," kata Doli di Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta Barat, Minggu malam, 10 Maret 2024.
Doli mengatakan aturan tersebut menggunakan instrumen seperti enam provinsi baru hasil pemekaran di Papua. Wapres Ma'ruf Amin ditunjuk Ketua Badan Pengarah Percepatan Otonomi Khusus Papua (BP3OKP) atau disebut Badan Pengarah Papua (BPP) untuk menangani provinsi yang belum ada kepala daerahnya tersebut.
"Kan sekarang Pak Ma'ruf Amin itu ketua dewan pengarah soal Papua itu, ya sama aja," ucap Doli.
Wakil Ketua Umum Partai Golkar itu mengatakan untuk menangani provinsi dengan berbagai permasalahannya memerlukan lintas menteri koordinator (menko). Doli mengatakan hanya wapres atau presiden yang punya kapasitas mengarahkan.
"Tidak cukup satu menko menangani masalah seperti aglomerasi sekita Jakarta, makanya pilihannya presiden atau wakil presiden. Nah karena ini sifatnya kooridnatif cuma beberapa daerah, presiden kan kooridnasinya seluruh Indonesia, makanya diangkata lah wakil presiden," kata Doli.
Sebelumnya, keberadaan Pasal 55 RUU DKJ tentang posisi wapres Dewan Kawasan untuk mengkoordinasi tata ruang dan pembangunan kawasan aglomerasi dinilai sarat kepentingan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Yakni, untuk memberikan kuasa kepada putranya, Gibran Rakabuming Raka, jika terpilih jadi wapres.
"Ini upaya Jokowi memberikan kekuasaan pada Gibran," kata Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah Putra saat dihubungi Medcom.id, Minggu, 10 Maret 2024.
Untuk diketahui, pada Pasal 55 RUU DKJ disebutkan bahwa untuk mengoordinasikan tata ruang dan rencana Pembangunan kawasan aglomerasi akan dibentuk Dewan Kawasan Aglomerasi. Dewan ini akan dipimpin oleh wapres.
Wapres akan memiliki fungsi strategis berupa mengkoordinasikan penyelenggaraan penataan ruang pada kawasan aglomerasi.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(LDS)
