Jakarta: Pemerintah diminta memastikan produk yang terafiliasi dengan Israel. Sehingga, Indonesia dapat terhindar dari pemutusan hubungan kerja (PHK) secara massal akibat aksi boikot terhadap produk yang dianggap mendukung Israel.
"Kalau saya rasa, semuanya kita pasti anti Israel, mungkin 99,9 persen bangsa Indonesia anti Israel. Tapi, bukan berarti mata pencarian dari sebagian saudara-saudara kita dimatikan karena boikot yang dilakukan," ujar Ketua Umum Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI), Haryadi Sukamdani, dalam keterangan yang dikutip Rabu, 12 Juni 2024.
Haryadi menyebut tidak ada satupun produk-produk multinasional di Indonesia yang terafiliasi Israel. Menurut dia, hal tersebut telah dikonfirmasi kepada para pemegang merek yang menjual produk-produk tersebut di Indonesia.
Dia meminta pemerintah segera bersuara mengklarifikasi kepada masyarakat terkait benar tidaknya ada produk-produk terafiliasi Israel.
“Kami telah informasikan kepada para pemegang merek yang menjual produk-produk yang disebut-sebut terafiliasi Israel itu, dan saya tidak menemukan dari mereka itu terafiliasi dengan Israel,” ujar dia.
Dia prihatin terhadap aksi boikot yang dilakukan masyarakat Indonesia terhadap produk-produk mereka.
PHRI sudah menyarankan kepada masing-masing brand untuk menyosialisasikan bahwa mereka tidak terafiliasi dengan Israel. Tapi, lanjut dia, berita boikot di masyarakat membuat klarifikasi yang mereka sampaikan tenggelam.
Masyarakat, kata dia, semestinya harus bisa memilah mana informasi yang benar dan tidak. Artinya, masyarakat bisa mengecek bagaimana keberadaaan dari perusahaan-perusahaan yang disebut terafiliasi Israel dan bagaimana sikap mereka terhadap Palestina.
“Masyarakat kan bisa mengecek keberadaan mereka semua, dan bagaimana sikap mereka terhadap Palestina," kata dia.
Menurut Haryadi, pihaknya sudah mengecek perusahaan-perusahaan terkait. Mereka dinilai bekerja secara profesional dan tidak terkait dengan ideologi tertentu.
“Ini penting agar masyarakat bisa paham bahwa perusahaan-perusahaan multinasional di Indonesia itu memang melakukan bisnisnya secara profesional,” ucap dia.
Jakarta: Pemerintah diminta memastikan produk yang terafiliasi dengan
Israel. Sehingga, Indonesia dapat terhindar dari pemutusan hubungan kerja (PHK) secara massal akibat aksi
boikot terhadap produk yang dianggap mendukung Israel.
"Kalau saya rasa, semuanya kita pasti anti Israel, mungkin 99,9 persen bangsa Indonesia anti Israel. Tapi, bukan berarti mata pencarian dari sebagian saudara-saudara kita dimatikan karena boikot yang dilakukan," ujar Ketua Umum Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI), Haryadi Sukamdani, dalam keterangan yang dikutip Rabu, 12 Juni 2024.
Haryadi menyebut tidak ada satupun produk-produk multinasional di Indonesia yang terafiliasi Israel. Menurut dia, hal tersebut telah dikonfirmasi kepada para pemegang merek yang menjual produk-produk tersebut di Indonesia.
Dia meminta pemerintah segera bersuara mengklarifikasi kepada masyarakat terkait benar tidaknya ada produk-produk terafiliasi Israel.
“Kami telah informasikan kepada para pemegang merek yang menjual produk-produk yang disebut-sebut terafiliasi Israel itu, dan saya tidak menemukan dari mereka itu terafiliasi dengan Israel,” ujar dia.
Dia prihatin terhadap aksi boikot yang dilakukan masyarakat Indonesia terhadap produk-produk mereka.
PHRI sudah menyarankan kepada masing-masing brand untuk menyosialisasikan bahwa mereka tidak terafiliasi dengan Israel. Tapi, lanjut dia, berita boikot di masyarakat membuat klarifikasi yang mereka sampaikan tenggelam.
Masyarakat, kata dia, semestinya harus bisa memilah mana informasi yang benar dan tidak. Artinya, masyarakat bisa mengecek bagaimana keberadaaan dari perusahaan-perusahaan yang disebut terafiliasi Israel dan bagaimana sikap mereka terhadap
Palestina.
“Masyarakat kan bisa mengecek keberadaan mereka semua, dan bagaimana sikap mereka terhadap Palestina," kata dia.
Menurut Haryadi, pihaknya sudah mengecek perusahaan-perusahaan terkait. Mereka dinilai bekerja secara profesional dan tidak terkait dengan ideologi tertentu.
“Ini penting agar masyarakat bisa paham bahwa perusahaan-perusahaan multinasional di Indonesia itu memang melakukan bisnisnya secara profesional,” ucap dia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(AZF)
