Bansos berupa uang tunai sebesar Rp600 ribu diberikan kepada warga miskin dan rentan miskin. ANTARA FOTO/Muhammad Iqbal .jpg
Bansos berupa uang tunai sebesar Rp600 ribu diberikan kepada warga miskin dan rentan miskin. ANTARA FOTO/Muhammad Iqbal .jpg

Pengawasan Distribusi Bansos Dinilai Sangat Lemah

Kautsar Widya Prabowo • 30 April 2020 07:39
Jakarta: Pengamat kebijakan publik Trubus Rahardiansyah menyebut program bantuan sosial (bansos) yang dilakukan pemerintah minim pengawasan. Hal tersebut membuat distribusi bansos di sejumlah wilayah bermasalah.
 
"Kenapa bansos bisa (kalut), tidak ada pengawasan. Pengawasannya sangat lemah," ujar Trubus kepada Medcom.id, Kamis, 30 April 2020.
 
Sumber dana bansos berasal dari uang rakyat. Lembaga negara seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Ombudsman, Kejakasaan Agung, hingga Polri seharusnya terlibat lebih dalam mengawasi pendistribusian bansos ke masyarakat.

Pemerintah seharusnya juga melibatkan lembaga swadaya masyarakat (LSM) terkait hingga tokoh masyarakat setempat dalam pembagian bansos. Hal ini untuk menghindari konflik di tengah masyarakat.
 
"Mereka harus ikut mengawasi bantuan sosial untuk tepat sasaran," tuturnya.
 
Baca: DKI Setop Sementara Penyaluran Bansos
 
Trubus berharap pemerintah segera mengubah tataran pengawasan dalam pembagian bansos. Pasalnya, banyak masyarakat yang berharap uluran tangan pemerintah di tengah pandemi covid-19.
 
"Bansos sebagai bagian dari jaring pengamanan sosial, masyarakat sangat membutuhkan," imbuhnya.
 
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(AZF)


TERKAIT

BERITA LAINNYA

social
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

>