NEWSTICKER
Komisioner Ombudsman Adrianus Meliala (kiri) bersama tiga perwakilan tiga pemerintah provinsi dengan maladministrasi terendah. Foto: Medcom.id/Theofilus Ifan Sucipto
Komisioner Ombudsman Adrianus Meliala (kiri) bersama tiga perwakilan tiga pemerintah provinsi dengan maladministrasi terendah. Foto: Medcom.id/Theofilus Ifan Sucipto

Ombudsman: Malaadiministrasi Yogyakarta Terendah se-Indonesia

Nasional ombudsman
Theofilus Ifan Sucipto • 26 Februari 2020 15:54
Jakarta: Ombudsman menobatkan DI Yogyakarta sebagai Provinsi dengan Persepesi Maladministrasi Terendah se-Indonesia 2019. Hal ini menjadi hasil survei Indeks Persepsi Malaadministrasi (Inperma) tahun 2019.
 
"Persepsi terendah adalah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dengan angka 3,50 disusul Gorontalo dengan angka 4,05, dan Sulawesi Tengah 4,15," kata Komisioner Ombudsman Adrianus Meliala di Gedung Ombudsman, Jakarta Selatan, Rabu, 26 Februari 2020.
 
Indeks malaadministrasi berindeks di bawah atau sama dengan 4,50 berarti maladministrasi rendah, kemudian indeks 4,1-5,50 (sedang menuju rendah), 5,51-6,50 (sedang menuju tinggi), dan di atas sama dengan 6,51 (tinggi).

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Semakin rendah angkanya, artinya semakin bagus," ujar Adrianus.
 
Ada 10 provinsi yang masuk dalam survei kali ini. Selain ketiga provinsi yang unggul, ada pula Aceh, Sulawesi Utara, Papua, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Utara, Maluku Utara, dan Maluku. Ke-10 provinsi itu belum pernah ikut survei Inperma di tahun-tahun sebelumnya.
 
Ombudsman: Malaadiministrasi Yogyakarta Terendah se-Indonesia
Komisioner Ombudsman Adrianus Meliala. Foto: Medcom.id/Theofilus Ifan Sucipto
 
Maluku menjadi provinsi dengan indeks persepsi malaadministrasi tertinggi yakni 5,02. Meski begitu, Adrianus mengatakan angka itu bukan berarti buruk lantaran masih dalam kategori malaadimistrasi sedang menuju rendah.
 
Survei dilakukan sepanjang 2019 dan melibatkan 2.842 responden dari 10 provinsi. Dari setiap provinsi diambil satu kota dan satu kabupaten yang memiliki kecamatan terbanyak.
 
Jenis penelitiannya adalah survei untuk mengukur pemahaman masyarakat atas proses pelayanan publik di tiap provinsi. Ada empat fokus penelitian yang menjadi layanan dasar masyarakat yaitu administrasi kependudukan, kesehatan, pendidikan, dan perizinan.
 

(SUR)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif