Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini. Medcom.id/M Sholahadhin Azhar
Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini. Medcom.id/M Sholahadhin Azhar

MA Dinilai Abaikan Putusan MK Terkait Aturan Pilpres

Nasional pilpres 2019
Kautsar Widya Prabowo • 08 Juli 2020 18:39
Jakarta: Mahkamah Agung (MA) dinilai mengabaikan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-XII/2014 terkait aturan pemilihan presiden (pilpres) yang hanya diikuti dua pasangan calon. Padahal putusan MK final dan mengikat kepada pembuat undang-undang (UU) dan pemangku kepentingan lain.
 
"Sangat disayangkan MA mengabaikan fakta itu," ujar Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini kepada Medcom.id, Rabu, 8 Juli 2020.
 
Titi menegaskan putusan MA yang mengabulkan uji materi Pasal 3 ayat (7) Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 5 Tahun 2019 tidak berpengaruh terhadap hasil Pilpres 2019, yang dimenangkan pasangan Joko Widodo-Ma'ruf Amin. Pasangan calon (Paslon) nomor urut 01 itu telah memenuhi syarat yang diatur dalam Pasal 6A ayat (3) UU Dasar 1945.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Pasal 6A ayat (3) UUD 1945 berbunyi, pasangan calon presiden dan wakil presiden yang mendapatkan suara lebih dari 50 persen dari jumlah suara dalam pemilihan umum dengan sedikitnya 20 persen suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari setengah jumlah provinsi di Indonesia, dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden.
 
Melihat kondisi tersebut, Titi menilai ada diskonektivitas antara putusan MK dan putusan MA. Sudah saatnya uji materi di MA harus dievaluasi secara mendasar.
 
"Proses yang tertutup, cenderung sunyi, sangat rentan mengalami distorsi akibat akuntabilitas yang lemah dan kontrol publik yang terbatas," bebernya.
 
Baca: MA: Hasil Pilpres 2019 Tetap Sah
 
MA mengabulkan permohonan uji materi Pasal 3 ayat (7) Peraturan KPU (PKPU) Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum.
 
Dalam putusan Nomor 44 P/PHUM/2019, MA menyatakan Pasal 3 ayat 7 PKPU Nomor 5 Tahun 2019 bertentangan dengan Pasal 416 ayat 1 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.
 
"Mengabulkan permohonan hak uji materiil yang diajukan para pemohon untuk sebagian dan menyatakan Pasal 3 ayat 7 PKPU 5/2019 bertentangan dengan UU 7/2017," tulis putusan MA yang diunggah pad Jumat, 3 Juli 2020.
 
Pasal 3 ayat 7 PKPU Nomor 5 Tahun 2019 berbunyi, dalam hal hanya terdapat dua pasangan calon dalam pemilu presiden dan wakil presiden, KPU menetapkan pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak sebagai pasangan calon terpilih.
 
Hakim menilai ini bertentangan dengan Pasal 416 ayat 1 UU Nomor 7 Tahun 2017 yang berbunyi, pasangan calon terpilih adalah pasangan calon yang memperoleh suara lebih dari 50 persen dari jumlah suara dalam pemilu presiden dan wakil presiden dengan sedikitnya 20 persen suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari setengah jumlah provinsi di Indonesia.
 
MA menilai ketentuan PKPU Nomor 5 Tahun 2019 tidak diatur dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 yang merupakan penjabaran langsung dari UUD 1945 pasal 6A. PKPU Nomor 5 Tahun 2019 dinilai diperluas artinya.
 
(AZF)



LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif