Pemerintah Garap Kebijakan Penyelesaian Konflik Agraria

Jakarta: Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko menyebut pemerintah tengah menggarap kebijakan untuk menyelesaikan konflik agraria. Kebijakan itu tindak lanjut atas penyerahan 124.120 sertifikat tanah di 26 provinsi. “Kita dorong kerangka kebijakan baru untuk penyelesaian konflik dan mencegah terjadinya konflik lahan lanjutan,” kata Moeldoko dalam keterangan tertulis, Rabu, 22 September 2021. Moeldoko menilai konflik agraria tidak boleh kembali terulang. Dengan begitu, investor tidak ragu untuk menanamkan modalnya di Indonesia. “Kita berharap investasi berbasis keadilan dapat tercapai,” ujar dia. Baca: Jokowi: Kepastian Hukum Atas Tanah adalah Kepentingan Bersama Selain itu, pemerintah mendorong pemberdayaan masyarakat. Penerima sertifikat tanah harus memiliki akses terhadap kegiatan perekonomian dan semakin produktif. Moeldoko menyebut pemerintah akan menggandeng organisasi masyarakat sipil. Kolaborasi itu sejatinya sudah terjalin dalam menyelesaikan masalah agraria di Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur. “Masyarakat yang sudah tinggal di lahan tersebut selama 40 tahun kini bisa mendapatkan kepastian hukum atas tanah yang mereka tinggali,” papar dia.