Jakarta: Serapan anggaran penanganan covid-19 di daerah masih rendah. DPR meminta pemerintah daerah memaksimalkan anggaran tersebut.
“Di situasi darurat seperti sekarang, pemerintah pusat harus mendorong daerah untuk memaksimalkan penyerapan anggaran penanganan covid-19,” kata Ketua DPR Puan Maharani melalui keterangan tertulis, Rabu, 14 Juli 2021.
Total dana penanganan covid-19 di daerah Rp 50,1 triliun. Berdasarkan data Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan, anggaran baru terserap 22,93 persen per akhir Mei 2021.
Realokasi dan refocusing anggaran harus dilakukan. Sehingga, penanganan covid-19 bisa maksimal.
“Ini soal nyawa anak, ibu, bapak, dan kerabat. Ini juga soal ekonomi yang terasa semakin menghimpit,” ucap Puan.
Mantan Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan ini meminta refocusing anggaran dilakukan secara ketat. Pemerintah pusat pun diminta memberikan bantuan teknis untuk pelaksanaannya, mulai realokasi, refocusing, hingga realisasi penyerapannya.
“Jangan hanya prosedural tapi harus benar-benar penyerapan anggaran untuk program-program penanganan covid-19 yang substansial,” tegas Puan.
Baca: Pemerintah Didorong Godok Sistem Perlindungan Mental Nakes
Pemerintah daerah harus proaktif merespons kebutuhan tempat untuk isolasi terpusat. Pemerintah di daerah harus memaksimalkan metode perawatan tersebut guna menghindari kepadatan pasien di rumah sakit.
"Ini juga saya yakin membantu mempercepat pemulihan pasien dan tidak menambah risiko penularan di luar,” tutur Puan.
Selain itu, pemerintah daerah diminta memperbanyak program yang pro rakyat. Sebab, pembatasan mobilitas memberikan tekanan ekonomi bagi rakyat.
"Ringankan beban rakyat yang terdampak pandemi, baik langsung maupun tidak. Jangan sampai mereka lolos dari covid-19 tetapi tak selamat dari kesulitan ekonomi,” ungkap dia.
Puan meminta para pelaku ekonomi kecil tak ditinggalkan di situasi sulit seperti sekarang. Banyak dari mereka yang menggantungkan hidup pada usaha mikro kecil dan menengah (UMKM).
“Dapur harus terus ngebul. Perut anak-anak dan keluarga di rumah juga tetap butuh diisi. Ini harus mendapat solusi agar penularan covid-19 bisa dibendung,” ujar Puan.
Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati pun mengakui penyerapan anggaran Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) terkait penanganan covid-19 masih rendah. Serapan anggaran PEN baru mencapai Rp 252,3 triliun atau 36,1 persen dari pagu. Pos kesehatan pun dia sebut baru terserap Rp 47,71 triliun dari total pagu Rp 193,93 triliun
Jakarta: Serapan anggaran penanganan
covid-19 di daerah masih rendah. DPR meminta pemerintah daerah memaksimalkan anggaran tersebut.
“Di situasi darurat seperti sekarang, pemerintah pusat harus mendorong daerah untuk memaksimalkan penyerapan anggaran penanganan covid-19,” kata Ketua DPR
Puan Maharani melalui keterangan tertulis, Rabu, 14 Juli 2021.
Total dana penanganan covid-19 di daerah Rp 50,1 triliun. Berdasarkan data Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan, anggaran baru terserap 22,93 persen per akhir Mei 2021.
Realokasi dan
refocusing anggaran harus dilakukan. Sehingga, penanganan covid-19 bisa maksimal.
“Ini soal nyawa anak, ibu, bapak, dan kerabat. Ini juga soal ekonomi yang terasa semakin menghimpit,” ucap Puan.
Mantan Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan ini meminta
refocusing anggaran dilakukan secara ketat. Pemerintah pusat pun diminta memberikan bantuan teknis untuk pelaksanaannya, mulai realokasi, refocusing, hingga realisasi penyerapannya.
“Jangan hanya prosedural tapi harus benar-benar penyerapan anggaran untuk program-program penanganan covid-19 yang substansial,” tegas Puan.
Baca:
Pemerintah Didorong Godok Sistem Perlindungan Mental Nakes
Pemerintah daerah harus proaktif merespons kebutuhan tempat untuk isolasi terpusat. Pemerintah di daerah harus memaksimalkan metode perawatan tersebut guna menghindari kepadatan pasien di rumah sakit.
"Ini juga saya yakin membantu mempercepat pemulihan pasien dan tidak menambah risiko penularan di luar,” tutur Puan.
Selain itu, pemerintah daerah diminta memperbanyak program yang pro rakyat. Sebab, pembatasan mobilitas memberikan tekanan ekonomi bagi rakyat.
"Ringankan beban rakyat yang terdampak pandemi, baik langsung maupun tidak. Jangan sampai mereka lolos dari covid-19 tetapi tak selamat dari kesulitan ekonomi,” ungkap dia.
Puan meminta para pelaku ekonomi kecil tak ditinggalkan di situasi sulit seperti sekarang. Banyak dari mereka yang menggantungkan hidup pada usaha mikro kecil dan menengah (UMKM).
“Dapur harus terus
ngebul. Perut anak-anak dan keluarga di rumah juga tetap butuh diisi. Ini harus mendapat solusi agar penularan covid-19 bisa dibendung,” ujar Puan.
Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati pun mengakui penyerapan anggaran Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) terkait penanganan covid-19 masih rendah. Serapan anggaran PEN baru mencapai Rp 252,3 triliun atau 36,1 persen dari pagu. Pos kesehatan pun dia sebut baru terserap Rp 47,71 triliun dari total pagu Rp 193,93 triliun
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(NUR)
