Jakarta: Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyebut banyak kepala daerah kurang baik mengelola anggaran dalam pengadaan proyek. Anggaran biasanya baru dihitung usai proyek disetujui.
"Pada saat perencanaan kita berbasis pada prinsip money volume program, jadi programnya dibuat, baru uangnya dihitung berapa yang dibutuhkan," kata Tito dalam telekonferensi di Jakarta, Selasa, 31 Agustus 2021.
Tito menilai hal itu tidak tepat. Lebih baik, kepala daerah menghitung kebutuhan anggaran proyek saat direncanakan.
Baca: Serapan APBD 15 Daerah Melebihi Nasional
"Tapi, pada saat eksekusi pelaksanaan terbalik, program value money, jadi uangnya yang sudah dialokasikan berapa, dibelanjakan berapa," ujar Tito.
Dia juga mengatakan banyak kepala daerah kurang tepat menggunakan anggaran. Menurut Tito, masalah itu terjadi karena sistem penganggaran.
Penegak hukum diminta tidak langsung melakukan tindakan jika kesalahan penggunaan anggaran terjadi karena sistem. Mendagri tidak mau ada kepala daerah yang dihukum atas tindakan yang bukan kesalahannya.
"Yang akhirnya kurang tepat ini, misalnya ini, tidak harus menjadi masalah hukum. Karena yang disentuh dari teman-teman penegak hukum kalau memang masalah hukum," tutur Tito.
Hai Sobat Medcom, terima kasih sudah menjadikan Medcom.id sebagai referensi terbaikmu. Kami ingin lebih mengenali kebutuhanmu. Bantu kami mengisi angket ini yuk https://tinyurl.com/MedcomSurvey2021 dan dapatkan saldo Go-Pay/Ovo @Rp 50 ribu untuk 20 pemberi masukan paling berkesan. Salam hangat.
Jakarta: Menteri Dalam Negeri (Mendagri)
Tito Karnavian menyebut banyak kepala daerah kurang baik mengelola anggaran dalam pengadaan proyek. Anggaran biasanya baru dihitung usai proyek disetujui.
"Pada saat perencanaan kita berbasis pada prinsip
money volume program, jadi programnya dibuat, baru uangnya dihitung berapa yang dibutuhkan," kata Tito dalam telekonferensi di Jakarta, Selasa, 31 Agustus 2021.
Tito menilai hal itu tidak tepat. Lebih baik, kepala daerah menghitung kebutuhan anggaran proyek saat direncanakan.
Baca:
Serapan APBD 15 Daerah Melebihi Nasional
"Tapi, pada saat eksekusi pelaksanaan terbalik, program
value money, jadi uangnya yang sudah dialokasikan berapa, dibelanjakan berapa," ujar Tito.
Dia juga mengatakan banyak kepala daerah kurang tepat menggunakan anggaran. Menurut Tito, masalah itu terjadi karena sistem penganggaran.
Penegak hukum diminta tidak langsung melakukan tindakan jika kesalahan penggunaan anggaran terjadi karena sistem.
Mendagri tidak mau ada kepala daerah yang dihukum atas tindakan yang bukan kesalahannya.
"Yang akhirnya kurang tepat ini, misalnya ini, tidak harus menjadi masalah hukum. Karena yang disentuh dari teman-teman penegak hukum kalau memang masalah hukum," tutur Tito.
Hai Sobat Medcom, terima kasih sudah menjadikan Medcom.id sebagai referensi terbaikmu. Kami ingin lebih mengenali kebutuhanmu. Bantu kami mengisi angket ini yuk https://tinyurl.com/MedcomSurvey2021 dan dapatkan saldo Go-Pay/Ovo @Rp 50 ribu untuk 20 pemberi masukan paling berkesan. Salam hangat.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(ADN)
