Jakarta: Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) telah melayangkan teguran kepada anggota Komisi VII Fraksi Gerindra Ramson Siagian perkara minta sarung ke PT Pertamina (Persero). Fraksi Gerindra juga telah menegur kadernya itu.
"Kami juga sudah mengonfirmasi yang bersangkutan, tadi sempat kami panggil ke sini sebentar, lalu kami juga memperdalam lagi lewat Zoom. Jadi kami sudah memberikan peringatan secara lisan kepada beliau," kata Wakil Ketua MKD Habiburokhman di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 6 April 2023.
Habiburokhman mengatakan pernyataan Ramson mengarah pada pelanggaran Pasal 4 terkait Kode Etik Anggota DPR. Ayat 1 pasal itu berbunyi anggota harus bersikap profesional dalam melakukan hubungan dengan mitra kerja.
Lalu, pada Ayat 2 berbunyi anggota dilarang melakukan hubungan dengan Mitra Kerjanya untuk maksud tertentu yang mengandung potensi korupsi, kolusi, dan nepotisme. Habiburokhman menekankan tidak dibenarkan legislator mengintervensi mitra kerja dalam hal ini PT Pertamina, khususnya terkait Corporate Social Responsibility (CSR).
"Soal sarung tersebut ya anggota DPR tidak boleh mengintervensi mitra ya, termasuk Pertamina, terkait kebijakan CSR ya, enggak boleh mengintervensi misalnya harus dikasih kemana CSR-nya. Itu yang punya program lah yang berhak menentukan yaitu Pertamina," jelas Habiburokhman.
Ramson, kata Habiburokhman, mengaku bahwa permintaan sarung itu bukan untuk kepentingan pribadi. Tetapi untuk di daerah pemilihannya (dapil) Jawa Tengah 10 dan bakal diatasnamakan Pertamina.
"Tapi tetap saja saya kita ingatkan ya, oh enggak bisa. Kenapa? Karena enggak bisa disetir Pertamina dalam mendistribusi CSR ini kemana," ujar Habiburokhman.
Ramson menyampaikan permintaan sarung saat rapat membahas insiden kilang minyak yang dihadiri Direktur Utama (Dirut) PT Pertamina Nicke Widyawati dan jajarannya pada Selasa, 4 April 2023.
Awalnya anggota Komisi VII DPR Fraksi Demokrat Nasir mengaitkan kebakaran Depo Pertamina karena perusahaan BUMN itu kurang sedekah dan infaq.
Lalu, Ramson Siagian menceritakan pengalamannya dikirimi sarung oleh Dirut Pertamina. Ia mengaku dikirimkan 2.000 sarung.
"Kalau periode kemarin, pas dapil saya butuh sarung, saya WA bu Dirut langsung dikirim 2.000 sarung," ujar Ramson.
Ramson mengeluh merasa sulit mendapatkan bantuan sarung lagi untuk warga dapilnya. Sebab, Pertamina harus meminta izin kepada Menteri BUMN Erick Thohir.
"Sekarang satu sarung pun sudah enggak bisa. Katanya harus ke pak Erick semua. Pak Menteri BUMN. Katanya dikoordinasikan menteri BUMN semua," kata Ramson.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
Jakarta: Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) telah melayangkan teguran kepada anggota Komisi VII Fraksi
Gerindra Ramson Siagian perkara minta sarung ke PT
Pertamina (Persero). Fraksi Gerindra juga telah menegur kadernya itu.
"Kami juga sudah mengonfirmasi yang bersangkutan, tadi sempat kami panggil ke sini sebentar, lalu kami juga memperdalam lagi lewat Zoom. Jadi kami sudah memberikan peringatan secara lisan kepada beliau," kata Wakil Ketua MKD Habiburokhman di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 6 April 2023.
Habiburokhman mengatakan pernyataan Ramson mengarah pada pelanggaran Pasal 4 terkait Kode Etik Anggota
DPR. Ayat 1 pasal itu berbunyi anggota harus bersikap profesional dalam melakukan hubungan dengan mitra kerja.
Lalu, pada Ayat 2 berbunyi anggota dilarang melakukan hubungan dengan Mitra Kerjanya untuk maksud tertentu yang mengandung potensi korupsi, kolusi, dan nepotisme. Habiburokhman menekankan tidak dibenarkan legislator mengintervensi mitra kerja dalam hal ini PT Pertamina, khususnya terkait
Corporate Social Responsibility (CSR).
"Soal sarung tersebut ya anggota DPR tidak boleh mengintervensi mitra ya, termasuk Pertamina, terkait kebijakan CSR ya, enggak boleh mengintervensi misalnya harus dikasih kemana CSR-nya. Itu yang punya program lah yang berhak menentukan yaitu Pertamina," jelas Habiburokhman.
Ramson, kata Habiburokhman, mengaku bahwa permintaan sarung itu bukan untuk kepentingan pribadi. Tetapi untuk di daerah pemilihannya (dapil) Jawa Tengah 10 dan bakal diatasnamakan Pertamina.
"Tapi tetap saja saya kita ingatkan ya, oh enggak bisa. Kenapa? Karena enggak bisa disetir Pertamina dalam mendistribusi CSR ini kemana," ujar Habiburokhman.
Ramson menyampaikan permintaan sarung saat rapat membahas insiden kilang minyak yang dihadiri Direktur Utama (Dirut) PT Pertamina Nicke Widyawati dan jajarannya pada Selasa, 4 April 2023.
Awalnya anggota Komisi VII DPR Fraksi Demokrat Nasir mengaitkan kebakaran Depo Pertamina karena perusahaan BUMN itu kurang sedekah dan infaq.
Lalu, Ramson Siagian menceritakan pengalamannya dikirimi sarung oleh Dirut Pertamina. Ia mengaku dikirimkan 2.000 sarung.
"Kalau periode kemarin, pas dapil saya butuh sarung, saya WA bu Dirut langsung dikirim 2.000 sarung," ujar Ramson.
Ramson mengeluh merasa sulit mendapatkan bantuan sarung lagi untuk warga dapilnya. Sebab, Pertamina harus meminta izin kepada Menteri BUMN Erick Thohir.
"Sekarang satu sarung pun sudah enggak bisa. Katanya harus ke pak Erick semua. Pak Menteri BUMN. Katanya dikoordinasikan menteri BUMN semua," kata Ramson.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(LDS)
