Jakarta: Bank Tabungan Negara (BTN) didorong agar bisa lebih besar lagi dalam membiayai rumah rakyat, khususnya masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Apalagi, BTN memiliki peran aktif dan sangat penting dalam menjalan fungsinya sebagai bank yang berfokus pada pembiayaan perumahan untuk rakyat.
Hal ini disampaikan Anggota Komisi VI, Abdul Hakim Bafagih, dalam seminar dan sosialisasi “Peluang dan Tantangan Pembiayaan Perumahan” di Ruang Sidang KPRI Adityawarman, Kepanjen, Jombang, pada Rabu, 10 Mei 2023.
"Sektor properti, khususnya perumahan sangat penting, untuk mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat sekitar," ujar Abdul Hakim, dalam keterangan tertulis yang dilansir pada Minggu, 14 Mei 2023.
Menurut dia, ada dampak langsung dari sektor perumahan yang akan dirasakan sekitar 174 sektor turunannya, seperti industri semen, pasir, cat, batu, dan lain sebagainya. Apalagi, backlog perumahan saat ini mencapai 12,7 juta unit.
"Bukanlah tugas dari Bank BTN semata untuk bisa mengurangi angka yang sangat tinggi tersebut. DPR akan mendukung dengan menerbitkan berbagai regulasi agar sektor pembiayaan perumahan bisa tumbuh," ujar dia.
Dia menyampaikan Parlemen mengapresiasi BTN yang berkontribusi sangat besar terhadap suksesnya program sejuta rumah yang menjadi andalan Pemerintahan Presiden Joko Widodo. Selain mewujudkan rumah impian bagi masyarakat berpenghasilan rendah, sektor perumahan menyerap sekitar 500 ribu tenaga kerja untuk setiap pembangunan 100 ribu rumah.
Sementara itu, Kapala Cabang BTN Kabupaten Jombang, Sundari, meminta DPR mendukung relaksasi POJK 48/POJK.03/2020 untuk sektor perumahan diperpanjang. Hal ini penting dilakukan mengingat masih berjalannya pemulihan usaha di sektor perumahan.
Di samping itu, DPR meminta pemerintah daerah setempat dan stakeholder terkait pembangunan perumahan untuk mendukung gerakan masyarakat mudah punya rumah, seperti memberikan kemudahan perizinan.
Perwakilan BTN Mojokerto, Bastian Yogaswara, menyampaikan peluang bisnis pembangunan perumahan terbuka sangat lebar. Masih banyak masyarakat yang belum memiliki rumah, termasuk para milenial, yang jumlahnya sekitar 31 persem dari total penduduk Indonesia.
"Kemudian perbankan seperti Bank BTN perlu terus dilibatkan dalam penyaluran program bantuan sosial pemerintah," ujar dia.
Dia juga meminta DPR mengawal percepatan impelementasi Bank Tanah untuk memastikan ketersediaan lahan. Dengan begitu, suplai rumah terjamin dan harganya terjangkau.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
Jakarta: Bank Tabungan Negara (
BTN) didorong agar bisa lebih besar lagi dalam membiayai
rumah rakyat, khususnya masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Apalagi, BTN memiliki peran aktif dan sangat penting dalam menjalan fungsinya sebagai bank yang berfokus pada pembiayaan perumahan untuk rakyat.
Hal ini disampaikan Anggota
Komisi VI, Abdul Hakim Bafagih, dalam seminar dan sosialisasi “Peluang dan Tantangan Pembiayaan Perumahan” di Ruang Sidang KPRI Adityawarman, Kepanjen, Jombang, pada Rabu, 10 Mei 2023.
"Sektor properti, khususnya perumahan sangat penting, untuk mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat sekitar," ujar Abdul Hakim, dalam keterangan tertulis yang dilansir pada Minggu, 14 Mei 2023.
Menurut dia, ada dampak langsung dari sektor perumahan yang akan dirasakan sekitar 174 sektor turunannya, seperti industri semen, pasir, cat, batu, dan lain sebagainya. Apalagi, backlog perumahan saat ini mencapai 12,7 juta unit.
"Bukanlah tugas dari Bank BTN semata untuk bisa mengurangi angka yang sangat tinggi tersebut. DPR akan mendukung dengan menerbitkan berbagai regulasi agar sektor pembiayaan perumahan bisa tumbuh," ujar dia.
Dia menyampaikan Parlemen mengapresiasi BTN yang berkontribusi sangat besar terhadap suksesnya program sejuta rumah yang menjadi andalan Pemerintahan Presiden Joko Widodo. Selain mewujudkan rumah impian bagi masyarakat berpenghasilan rendah, sektor perumahan menyerap sekitar 500 ribu tenaga kerja untuk setiap pembangunan 100 ribu rumah.
Sementara itu, Kapala Cabang BTN Kabupaten Jombang, Sundari, meminta DPR mendukung relaksasi POJK 48/POJK.03/2020 untuk sektor perumahan diperpanjang. Hal ini penting dilakukan mengingat masih berjalannya pemulihan usaha di sektor perumahan.
Di samping itu, DPR meminta pemerintah daerah setempat dan stakeholder terkait pembangunan perumahan untuk mendukung gerakan masyarakat mudah punya rumah, seperti memberikan kemudahan perizinan.
Perwakilan BTN Mojokerto, Bastian Yogaswara, menyampaikan peluang bisnis pembangunan perumahan terbuka sangat lebar. Masih banyak masyarakat yang belum memiliki rumah, termasuk para milenial, yang jumlahnya sekitar 31 persem dari total penduduk Indonesia.
"Kemudian perbankan seperti Bank BTN perlu terus dilibatkan dalam penyaluran program bantuan sosial pemerintah," ujar dia.
Dia juga meminta DPR mengawal percepatan impelementasi Bank Tanah untuk memastikan ketersediaan lahan. Dengan begitu, suplai rumah terjamin dan harganya terjangkau.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(AZF)
