medcom.id, Jakarta: Politikus harus rela menanggalkan jabatannya di struktur partai politik ketika duduk di kursi kabinet pemerintahan Jokowi-JK. Demikian disampaikan Sekjen Partai Nasional Demokrat Rio Capella, Kamis (31/7/2014).
Menurut dia, hal itu harus dijadikan fatsun politik oleh setiap partai. Ia menilai dualisme jabatan bakal membuat menteri tidak fokus pada pekerjaanya. "Jadi ini untuk memberikan pendidikan politik yang baik, sekaligus agar menteri fokus pada pekerjaannya. Kesetiaan kepada partai berakhir ketika kesetiaan kepada negara dimulai," ujarnya.
Rio menilai, dari beberapa contoh di kabinet saat ini, rangkap jabatan cenderung tak efektif karena masih melekat loyalitas kepada partai. Kondisi ini membuat fokus menteri menjadi terbelah. Selain itu, Rio juga berpendapat soal perampingan sejumlah lembaga setingkat kementerian.
Menurut dia, selain tidak efektif, lembaga tersebut juga memboroskan keuangan negara. "Seperti UKP4 (Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan). Kalau 34 pos kementerian yng sekearang sudah cukup," ujarnya.
Pendapat senada diungkapkan Sekjen Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Imam Nahrowi. Tugas seorang menteri harus dipisahkan dengan jabatan struktural di partai. "Agar tugas-tugasnya sebagai pembantu presiden dan hanya fokus memikirkan rakyat. (Menteri) enggak hanya dijadikan hobi saja," ujarnya.
Ketua DPP PDIP Marurar Sirait berpendapat, presiden terpilih Joko Widodo bakal membangun zaken kabinet. Sebagai penganut sistem presidensial, ia menyerahkan sepenuhnya soal komposisi maupun kriteria menteri kepada Jokowi. "Kaninet itu pembantu presiden, itu otoritas dia (Jokowi). Kami menghargai apapun keputusan Jokowi," ujarnya.
Dalam sejumlah kesempatan, Jokowi menegaskan politisi yang duduk di kabinet harus menanggalkan jabatannya di partai politik.
medcom.id, Jakarta: Politikus harus rela menanggalkan jabatannya di struktur partai politik ketika duduk di kursi kabinet pemerintahan Jokowi-JK. Demikian disampaikan Sekjen Partai Nasional Demokrat Rio Capella, Kamis (31/7/2014).
Menurut dia, hal itu harus dijadikan fatsun politik oleh setiap partai. Ia menilai dualisme jabatan bakal membuat menteri tidak fokus pada pekerjaanya. "Jadi ini untuk memberikan pendidikan politik yang baik, sekaligus agar menteri fokus pada pekerjaannya. Kesetiaan kepada partai berakhir ketika kesetiaan kepada negara dimulai," ujarnya.
Rio menilai, dari beberapa contoh di kabinet saat ini, rangkap jabatan cenderung tak efektif karena masih melekat loyalitas kepada partai. Kondisi ini membuat fokus menteri menjadi terbelah. Selain itu, Rio juga berpendapat soal perampingan sejumlah lembaga setingkat kementerian.
Menurut dia, selain tidak efektif, lembaga tersebut juga memboroskan keuangan negara. "Seperti UKP4 (Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan). Kalau 34 pos kementerian yng sekearang sudah cukup," ujarnya.
Pendapat senada diungkapkan Sekjen Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Imam Nahrowi. Tugas seorang menteri harus dipisahkan dengan jabatan struktural di partai. "Agar tugas-tugasnya sebagai pembantu presiden dan hanya fokus memikirkan rakyat. (Menteri) enggak hanya dijadikan hobi saja," ujarnya.
Ketua DPP PDIP Marurar Sirait berpendapat, presiden terpilih Joko Widodo bakal membangun zaken kabinet. Sebagai penganut sistem presidensial, ia menyerahkan sepenuhnya soal komposisi maupun kriteria menteri kepada Jokowi. "Kaninet itu pembantu presiden, itu otoritas dia (Jokowi). Kami menghargai apapun keputusan Jokowi," ujarnya.
Dalam sejumlah kesempatan, Jokowi menegaskan politisi yang duduk di kabinet harus menanggalkan jabatannya di partai politik.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(LAL)
