medcom.id, Jakarta: Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes, PDT, dan Transmigrasi) Marwan Jafar menuding Malaysia telah memberikan kartu identitas penduduk kepada tiga warga desa di di Kecamatan Lumbis Ongong, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara.
Ketiga desa yang warganya mendapat identitas itu adalah Sumantipal, Sinapad, dan Kinokod. Berdasarkan temuan yang dilaporkan kepadanya, pemberian kartu identitas pada warga Indonesia ini merupakan modus Malaysia, agar ke depan wilayah-wilayah tersebut bisa diklaim oleh negeri Jiran tersebut sebagai bagian dari daerahnya.
“Ini merupakan modus yang harus disikapi dan perlu diawasi. Karena akan lebih memperburuk citra Indonesia yang dituding tidak memberi perhatian,” ujar Marwan melalui pesan pendeknya, Senin (17/11/2014).
Marwan mengingatkan, modus pemberian identitas warga negara itu tidak boleh dianggap remeh, karena lambat laun Malaysia pasti bakal mengklaim wilayah tersebut dan niscaya warga setempat akan memberikan dukungan.
"Kasus ini menjadi ‘lampu merah’ bagi kami untuk tidak boleh menghiraukan daerah-daerah di perbatasan. Mereka juga warga Indonesia yang patut dan sangat perlu diberikan haknya untuk diperhatikan oleh negara,” sebut dia.
Marwan mengingatkan Indonesia berbatasan dengan banyak negara tetangga, baik di darat maupun laut. Untuk daratan, berbatasan dengan tiga negara yaitu Malaysia di Kalimantan Barat dan Kalimantan Timur dengan Serawak dan Sabah. Provinsi Papua dengan Papua New Guinea dan Nusa Tenggara Timur dengan Timor Lorosae.
Sedangkan wilayah laut berbatasan dengan sepuluh negara yaitu India, Thailand, Malaysia, Singapura, Vietnam, Filipina, Palau, Papua New Guinea, Australia, dan Timor Lorosae.
Kondisi perbatasan di daratan umumnya merupakan pegunungan, berbukit dengan akses relatif masih tertutup. Dengan perbatasan yang luas dan jumlah penduduk relatif kecil, menyebabkan rentan kendali pemerintah.
“Sehingga pengawasan dan pembinaan masyarakat sulit dilakukan. Apalagi tingkat kesejahteraan masyarakat daerah perbatasan relatif tertinggal (miskin),” kata Marwan.
Sedangkan negara tetangga seperti Malaysia, kata dia, sudah membuka akses infrastruktur yang relatif baik. Sehingga perputaran perekonomian warga desa perbatasan Indonesia lebih mudah akses ekonominya ke Malaysia.
medcom.id, Jakarta: Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes, PDT, dan Transmigrasi) Marwan Jafar menuding Malaysia telah memberikan kartu identitas penduduk kepada tiga warga desa di di Kecamatan Lumbis Ongong, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara.
Ketiga desa yang warganya mendapat identitas itu adalah Sumantipal, Sinapad, dan Kinokod. Berdasarkan temuan yang dilaporkan kepadanya, pemberian kartu identitas pada warga Indonesia ini merupakan modus Malaysia, agar ke depan wilayah-wilayah tersebut bisa diklaim oleh negeri Jiran tersebut sebagai bagian dari daerahnya.
“Ini merupakan modus yang harus disikapi dan perlu diawasi. Karena akan lebih memperburuk citra Indonesia yang dituding tidak memberi perhatian,” ujar Marwan melalui pesan pendeknya, Senin (17/11/2014).
Marwan mengingatkan, modus pemberian identitas warga negara itu tidak boleh dianggap remeh, karena lambat laun Malaysia pasti bakal mengklaim wilayah tersebut dan niscaya warga setempat akan memberikan dukungan.
"Kasus ini menjadi ‘lampu merah’ bagi kami untuk tidak boleh menghiraukan daerah-daerah di perbatasan. Mereka juga warga Indonesia yang patut dan sangat perlu diberikan haknya untuk diperhatikan oleh negara,” sebut dia.
Marwan mengingatkan Indonesia berbatasan dengan banyak negara tetangga, baik di darat maupun laut. Untuk daratan, berbatasan dengan tiga negara yaitu Malaysia di Kalimantan Barat dan Kalimantan Timur dengan Serawak dan Sabah. Provinsi Papua dengan Papua New Guinea dan Nusa Tenggara Timur dengan Timor Lorosae.
Sedangkan wilayah laut berbatasan dengan sepuluh negara yaitu India, Thailand, Malaysia, Singapura, Vietnam, Filipina, Palau, Papua New Guinea, Australia, dan Timor Lorosae.
Kondisi perbatasan di daratan umumnya merupakan pegunungan, berbukit dengan akses relatif masih tertutup. Dengan perbatasan yang luas dan jumlah penduduk relatif kecil, menyebabkan rentan kendali pemerintah.
“Sehingga pengawasan dan pembinaan masyarakat sulit dilakukan. Apalagi tingkat kesejahteraan masyarakat daerah perbatasan relatif tertinggal (miskin),” kata Marwan.
Sedangkan negara tetangga seperti Malaysia, kata dia, sudah membuka akses infrastruktur yang relatif baik. Sehingga perputaran perekonomian warga desa perbatasan Indonesia lebih mudah akses ekonominya ke Malaysia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(LAL)
