medcom.id, Jakarta: Sejumlah aktivis korban penculikan 1998 menaruh harapan penyelesaian kasus penculikan itu kepada pasangan calon presiden Joko Widodo dan calon wakil presiden Jusuf Kalla (Jokowi-JK). Mereka terdiri dari Mugiyanto, Raharja Waluya Jati, Faisol Riza, Nezar Patria, dan Aan Rusdianto.
Para aktivis ini meminta kejelasan soal 13 rekannya yang masih hilang dan tidak diketahui keberadaannya. Mereka menyampaikan tuntutan itu melalui surat terbuka yang dibacakan siang ini.
"Sengaja kami berkirim surat ini kepada Anda berdua, karena Anda berdua bukanlah bagian dari pelaku kejahatan politik di masa lalu," ujar Raharja Waluya Jati saat membacakan surat terbuka di Hotel Grand Cemara, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (4/7/2014).
Dalam surat terbukanya, mereka mengatakan Jokowi-JK merupakan jalan keluar dari penantian panjang penyelesaian masalah. Mereka menilai keduanya mampu mengurai dan menyelesaikan masalah-masalah pelik dalam kehidupan negara ini.
Aktivis ini berharap pasangan nomor urut dua itu juga menjalankan rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat pada 15 September 2009. Produk DPR itu, pertama, merekomendasikan kepada presiden untuk membentuk pengadilan HAM Ad Hoc.
Lalu, presiden dan segenap pemerintahan juga diminta mencari 13 orang aktivis yang masih dinyatakan hilang oleh Komnas HAM. Kemudian, pemerintah diminta merehabilitasi dan memberi kompensasi kepada keluarga korban yang hilang. Selain itu, pemerintah juga diminta segera meratifikasi Konvensi Anti Penghilangan Paksa.
"Kami dan para keluarga korban ingin sekali menyaksikan bangsa ini bisa berkembang sebagai bangsa yang beradab dan sejahtera tanpa utang sejarah berupa kejahatan terhadap kemanusian di masa lalu. Bila Bapak berdua benar-benar bisa menjadi jalan keluar dari masalah ini, maka insya Allah seluruh bagian bangsa ini tak lagi tersandera dalam sekat-sekat kecurigaan dan saling menyalahkan," kata Raharja Waluya Jati.
medcom.id, Jakarta: Sejumlah aktivis korban penculikan 1998 menaruh harapan penyelesaian kasus penculikan itu kepada pasangan calon presiden Joko Widodo dan calon wakil presiden Jusuf Kalla (Jokowi-JK). Mereka terdiri dari Mugiyanto, Raharja Waluya Jati, Faisol Riza, Nezar Patria, dan Aan Rusdianto.
Para aktivis ini meminta kejelasan soal 13 rekannya yang masih hilang dan tidak diketahui keberadaannya. Mereka menyampaikan tuntutan itu melalui surat terbuka yang dibacakan siang ini.
"Sengaja kami berkirim surat ini kepada Anda berdua, karena Anda berdua bukanlah bagian dari pelaku kejahatan politik di masa lalu," ujar Raharja Waluya Jati saat membacakan surat terbuka di Hotel Grand Cemara, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (4/7/2014).
Dalam surat terbukanya, mereka mengatakan Jokowi-JK merupakan jalan keluar dari penantian panjang penyelesaian masalah. Mereka menilai keduanya mampu mengurai dan menyelesaikan masalah-masalah pelik dalam kehidupan negara ini.
Aktivis ini berharap pasangan nomor urut dua itu juga menjalankan rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat pada 15 September 2009. Produk DPR itu, pertama, merekomendasikan kepada presiden untuk membentuk pengadilan HAM Ad Hoc.
Lalu, presiden dan segenap pemerintahan juga diminta mencari 13 orang aktivis yang masih dinyatakan hilang oleh Komnas HAM. Kemudian, pemerintah diminta merehabilitasi dan memberi kompensasi kepada keluarga korban yang hilang. Selain itu, pemerintah juga diminta segera meratifikasi Konvensi Anti Penghilangan Paksa.
"Kami dan para keluarga korban ingin sekali menyaksikan bangsa ini bisa berkembang sebagai bangsa yang beradab dan sejahtera tanpa utang sejarah berupa kejahatan terhadap kemanusian di masa lalu. Bila Bapak berdua benar-benar bisa menjadi jalan keluar dari masalah ini, maka insya Allah seluruh bagian bangsa ini tak lagi tersandera dalam sekat-sekat kecurigaan dan saling menyalahkan," kata Raharja Waluya Jati.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(DOR)
