medcom.id, Jakarta: Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Yuddy Chrisnandi mengatakan pemberian nilai akuntabilitas kinerja ditujukan kepada tata kelola pemerintahan di kementerian dan lembaga negara, bukan untuk memberikan penilaian baik atau buruk kinerja para menteri di Kabinet Kerja.
"(Penilaian ini untuk) Lembaganya, tata kelolahan lembaganya. Bukan pejabatnya. Pejabatnya adalah salah satu faktor dari pimpinan manajemen organisasi tata kelolah. Jadi institusinya," kata Yuddy di Kantor Kepresidenan, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Selasa (5/1/2016).
Menurut dia, penilaian ini diberikan agar tata kelola pemerintahan di kementerian dan lembaga negara menjadi lebih baik. Ia pun mendorong agar kementerian yang masih mendapatkan nilai buruk untuk dapat belajar dengan kementerian lainnya yang telah memiliki tata kelola pemerintahan yang lebih baik.
"Kenapa ada laporan akuntabilitas kinerja? Supaya tata kelola kita semakin baik. Kenapa diumumkan? Supaya yang belum baik, belajar dari yang sudah baik," imbuh dia.
Karena itu, ia meminta penilaian ini dapat dilihat dengan bijak. Jangan mengaitkan penilaian tersebut dengan isu reshuffle. Apalagi, penilaian terhadap kementerian dan lembaga ini telah dilakukan oleh pemerintah sebelumnya setiap tahunnya.
"Ini sudah dilakukan sejak tahun 2004, bukan sesuatu yang baru. Biasa saja. Menjadi sesuatu yang seolah-olah luar biasa karena dikait-kaitkan dengan isu reshuffle. Padahal reshuffle urusan yang lain. Tidak ada urusannya," kata dia.
medcom.id, Jakarta: Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Yuddy Chrisnandi mengatakan pemberian nilai akuntabilitas kinerja ditujukan kepada tata kelola pemerintahan di kementerian dan lembaga negara, bukan untuk memberikan penilaian baik atau buruk kinerja para menteri di Kabinet Kerja.
"(Penilaian ini untuk) Lembaganya, tata kelolahan lembaganya. Bukan pejabatnya. Pejabatnya adalah salah satu faktor dari pimpinan manajemen organisasi tata kelolah. Jadi institusinya," kata Yuddy di Kantor Kepresidenan, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Selasa (5/1/2016).
Menurut dia, penilaian ini diberikan agar tata kelola pemerintahan di kementerian dan lembaga negara menjadi lebih baik. Ia pun mendorong agar kementerian yang masih mendapatkan nilai buruk untuk dapat belajar dengan kementerian lainnya yang telah memiliki tata kelola pemerintahan yang lebih baik.
"Kenapa ada laporan akuntabilitas kinerja? Supaya tata kelola kita semakin baik. Kenapa diumumkan? Supaya yang belum baik, belajar dari yang sudah baik," imbuh dia.
Karena itu, ia meminta penilaian ini dapat dilihat dengan bijak. Jangan mengaitkan penilaian tersebut dengan isu reshuffle. Apalagi, penilaian terhadap kementerian dan lembaga ini telah dilakukan oleh pemerintah sebelumnya setiap tahunnya.
"Ini sudah dilakukan sejak tahun 2004, bukan sesuatu yang baru. Biasa saja. Menjadi sesuatu yang seolah-olah luar biasa karena dikait-kaitkan dengan isu reshuffle. Padahal reshuffle urusan yang lain. Tidak ada urusannya," kata dia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(ALB)
