Jakarta: Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menyebut bahwa Indonesia bisa dilanda kerusuhan apabila pemerintah pada masa awal pandemi covid-19 menerapkan kebijakan karantina wilayah secara menyeluruh atau lockdown.
Pasalnya, ia mengaku telah melakukan perhitungan bahwa apabila lockdown diberlakukan dalam jangka waktu dua sampai tiga pekan masyarakat akan tertutup sama sekali peluang untuk mencari nafkah.
"Coba saat itu misalnya kita putuskan lockdown. Hitungan saya dalam dua atau tiga minggu, rakyat sudah enggak bisa, enggak memiliki peluang yang kecil untuk mencari nafkah. Semuanya ditutup, negara tidak bisa memberikan bantuan kepada rakyat, apa yang terjadi? Rakyat pasti rusuh," kata Jokowi di Gedung AA Maramis kompleks Kementerian Keuangan, Jakarta, Kamis, 27 Januari 2023.
Presiden mengaku bahwa potensi kerusuhan akibat tekanan keadaan tersebut menjadi salah satu pertimbangan bagi dirinya dan jajaran pemerintah apakah akan menerapkan lockdown untuk pola penanganan pandemi covid-19.
"Saya semedi tiga hari untuk memutuskan apa ini, apakah kita harus lockdown atau tidak," ujar Jokowi sembari berkelakar.
Kepala Negara juga menyampaikan bahwa sebetulnya mayoritas menteri Kabinet Indonesia Maju pada masa awal pandemi covid-19 menyarankan untuk penerapan lockdown. Sikap tersebut bisa dipahami Presiden Jokowi berdasarkan tren pola antisipasi pandemi covid-19 di beberapa negara lain.
"Pada saat memutuskan lockdown atau enggak lockdown, rapat menteri 80 persen (bilang) 'Pak lockdown', karena semua negara memang melakukan itu," katanya.
Lebih lanjut, sikap permintaan lockdown juga ditunjukkan kalangan legislator di DPR RI serta juga suara-suara di jajaran partai politik. Presiden menyebut tekanan semacam itu diiringi ancaman krisis berpotensi membuat seorang pembuat keputusan keliru dalam mengambil kebijakan.
Akan tetapi, Presiden justru mengapresiasi bahwa mayoritas jajaran pemerintah Indonesia baik dari pusat hingga tingkat desa semuanya menjalankan manajemen makro hingga mikro yang efektif untuk mengatasi pandemi covid-19.
"Manajemen makro dan mikro yang kita lakukan betul-betul sangat efektif, dan saya melihat semuanya kita ini bekerja karena tertekan oleh persoalan, tertekan oleh masalah. Semuanya bekerja," katanya.
Jakarta: Presiden RI
Joko Widodo (Jokowi) menyebut bahwa Indonesia bisa dilanda kerusuhan apabila pemerintah pada masa awal pandemi covid-19 menerapkan kebijakan karantina wilayah secara menyeluruh atau
lockdown.
Pasalnya, ia mengaku telah melakukan perhitungan bahwa apabila
lockdown diberlakukan dalam jangka waktu dua sampai tiga pekan masyarakat akan tertutup sama sekali peluang untuk mencari nafkah.
"Coba saat itu misalnya kita putuskan
lockdown. Hitungan saya dalam dua atau tiga minggu, rakyat sudah enggak bisa, enggak memiliki peluang yang kecil untuk mencari nafkah. Semuanya ditutup, negara tidak bisa memberikan bantuan kepada rakyat, apa yang terjadi? Rakyat pasti rusuh," kata Jokowi di Gedung AA Maramis kompleks Kementerian Keuangan, Jakarta, Kamis, 27 Januari 2023.
Presiden mengaku bahwa potensi kerusuhan akibat tekanan keadaan tersebut menjadi salah satu pertimbangan bagi dirinya dan jajaran pemerintah apakah akan menerapkan
lockdown untuk pola penanganan
pandemi covid-19.
"Saya semedi tiga hari untuk memutuskan apa ini, apakah kita harus
lockdown atau tidak," ujar Jokowi sembari berkelakar.
Kepala Negara juga menyampaikan bahwa sebetulnya mayoritas menteri Kabinet Indonesia Maju pada masa awal pandemi covid-19 menyarankan untuk
penerapan lockdown. Sikap tersebut bisa dipahami Presiden Jokowi berdasarkan tren pola antisipasi pandemi covid-19 di beberapa negara lain.
"Pada saat memutuskan
lockdown atau enggak
lockdown, rapat menteri 80 persen (bilang) 'Pak
lockdown', karena semua negara memang melakukan itu," katanya.
Lebih lanjut, sikap permintaan
lockdown juga ditunjukkan kalangan legislator di DPR RI serta juga suara-suara di jajaran partai politik. Presiden menyebut tekanan semacam itu diiringi ancaman krisis berpotensi membuat seorang pembuat keputusan keliru dalam mengambil kebijakan.
Akan tetapi, Presiden justru mengapresiasi bahwa mayoritas jajaran pemerintah Indonesia baik dari pusat hingga tingkat desa semuanya menjalankan manajemen makro hingga mikro yang efektif untuk mengatasi pandemi covid-19.
"Manajemen makro dan mikro yang kita lakukan betul-betul sangat efektif, dan saya melihat semuanya kita ini bekerja karena tertekan oleh persoalan, tertekan oleh masalah. Semuanya bekerja," katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(END)