Jakarta: Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto menegaskan komitmennya menolak sistem pemilu proporsional tertutup. Inisiasi itu dinilai menjaga kemajuan demokrasi dan siap menghadapi PDIP pada Pemilu 2024.
Peneliti Utama BRIN, R Siti Zuhro mengatakan, langkah Golkar dinilai tepat memimpin gerakan penolakan proporsional tertutup bersama tujuh partai parlemen lainnya. Siti menegaskan, esensi pemilu adalah kompetisi dan kontestasi.
“Apa yang dikompetisikan adalah visi, misi dan program. Kualitas partai-partai lah yang harus dikompetisikan agar pemilu berkorelasi positif terhadap kualitas pemerintahan," ujar Siti saat dihubungi, Selasa, 10 Januari 2023.
"Golkar sebagai partai besar dan berpengalaman menunjukkan perannya dengan menggalang partai-partai yang ada di DPR untuk berkumpul dan memiliki perspektif yang sama dalam mendukung sistem proporsional terbuka,” ujar Siti.
Seperti diketahui, sejumlah ketua umum dan pimpinan partai politik parlemen berkumpul untuk menyatakan sikap menolak sistem pemilu proporsional tertutup. Ketua umum dan pimpinan partai politik yang hadir antara lain, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto, Presiden PKS Ahmad Syaikhu, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan, Sekjen Partai Nasdem Jhonny Plate, dan Wakil Ketua Umum PPP Amir Uskara.
Baca: Inisiasi Tolak Proporsional Tertutup, Golkar Dinilai Siap Hadapi PDIP
Siti mengatakan, inisiatif Golkar tersebut perlu diapresiasi oleh partai-patai dan publik luas. Karena interupsi terhadap tahapan pemilu akan merepotkan dan membingungkan dan bisa memunculkan silang sengkarut.
“Harus dibedakan antara dukungan terhadap pemerintah dan partai-partai yang memikirkan nasibnya dalam pemilu legislatif 2024. Ketika usulan tertutup dinilai mengancam 8 partai, maka mereka menolaknya secara bersama,” tegas Siti.
Siti menilai, ada plus minus dari sistem proporsional tertutup atau coblos parpol. Sebab kewenangan partai akan sangat besar dalam sistem tertutup. Misalnya menentukan anggota DPRD dan DPR. Bukan lagi rakyat seperti proporsional terbuka.
Di sisi lain, hak otonom kader tidak besar. Oleh sebab itu, Siti menilai, 8 partai ini sudah siap dengan sistem proporsional terbuka.
“Jadi kalau sekonyong-konyong diubah pastinya berat bagi 8 parpol,” imbuhnya.
Siti menambahkan, PDIP memilih proporsional tertutup dengan sejumlah pertimbangan. Misalnya, menghindari dampak negatif seperti vote buying atau politik uang. “Otoritas parpol yang bisa tergerus dengan model terbuka. Kultur politik internal PDIP bisa jadi lebih kompatibel dengan sistem proporsional tertutup,” katanya.
Jakarta: Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto menegaskan komitmennya menolak sistem pemilu proporsional tertutup. Inisiasi itu dinilai menjaga kemajuan demokrasi dan siap menghadapi PDIP pada Pemilu 2024.
Peneliti Utama BRIN, R Siti Zuhro mengatakan, langkah Golkar dinilai tepat memimpin gerakan penolakan proporsional tertutup bersama tujuh partai parlemen lainnya. Siti menegaskan, esensi pemilu adalah kompetisi dan kontestasi.
“Apa yang dikompetisikan adalah visi, misi dan program. Kualitas partai-partai lah yang harus dikompetisikan agar pemilu berkorelasi positif terhadap kualitas pemerintahan," ujar Siti saat dihubungi, Selasa, 10 Januari 2023.
"Golkar sebagai partai besar dan berpengalaman menunjukkan perannya dengan menggalang partai-partai yang ada di DPR untuk berkumpul dan memiliki perspektif yang sama dalam mendukung sistem proporsional terbuka,” ujar Siti.
Seperti diketahui, sejumlah ketua umum dan pimpinan partai politik parlemen berkumpul untuk menyatakan sikap menolak sistem pemilu proporsional tertutup. Ketua umum dan pimpinan partai politik yang hadir antara lain, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto, Presiden PKS Ahmad Syaikhu, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan, Sekjen Partai Nasdem Jhonny Plate, dan Wakil Ketua Umum PPP Amir Uskara.
Baca:
Inisiasi Tolak Proporsional Tertutup, Golkar Dinilai Siap Hadapi PDIP
Siti mengatakan, inisiatif Golkar tersebut perlu diapresiasi oleh partai-patai dan publik luas. Karena interupsi terhadap tahapan pemilu akan merepotkan dan membingungkan dan bisa memunculkan silang sengkarut.
“Harus dibedakan antara dukungan terhadap pemerintah dan partai-partai yang memikirkan nasibnya dalam pemilu legislatif 2024. Ketika usulan tertutup dinilai mengancam 8 partai, maka mereka menolaknya secara bersama,” tegas Siti.
Siti menilai, ada plus minus dari sistem proporsional tertutup atau coblos parpol. Sebab kewenangan partai akan sangat besar dalam sistem tertutup. Misalnya menentukan anggota DPRD dan DPR. Bukan lagi rakyat seperti proporsional terbuka.
Di sisi lain, hak otonom kader tidak besar. Oleh sebab itu, Siti menilai, 8 partai ini sudah siap dengan sistem proporsional terbuka.
“Jadi kalau sekonyong-konyong diubah pastinya berat bagi 8 parpol,” imbuhnya.
Siti menambahkan, PDIP memilih proporsional tertutup dengan sejumlah pertimbangan. Misalnya, menghindari dampak negatif seperti vote buying atau politik uang. “Otoritas parpol yang bisa tergerus dengan model terbuka. Kultur politik internal PDIP bisa jadi lebih kompatibel dengan sistem proporsional tertutup,” katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(ALB)
