Jakarta: Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) mendorong kantor unit pelaksana teknis (UPT) keimigrasian di seluruh Indonesia untuk meningkatkan pelayanannya. Mereka wajib meraih predikat wilayah bebas korupsi (WBK).
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna H Laoly menjelaskan saat ini ada empat UPT yang mendapat kenaikan predikat dari WBK menjadi wilayah birokrasi bersih melayani (WBBM). Untuk itu, UPT lainnya harus termotivasi meraih predikat itu.
"Kalau yang empat imigrasi tadi bisa maka seperti saya katakan, mengapa yang yang lain tidak, apa yang salah ?" kata Yasonna dalam upacara Hari Bhakti Imigrasi ke-69, di Kemenkumham, Jakarta Selatan, Senin, 28 Januari 2019.
Menurut dia, pencapaian predikat itu menjadi komitmen bersama Imigrasi dalam mewujudkan perubahan pola pelayanan yang lebih baik. Hal ini juga akan mewujudkan kepastian hukum, terutama pada fungsi keutamaan dan fungsi keimigrasian.
"Maka saya menantang kepala kantor imigrasi untuk berlomba memberi yang terbaik," imbuh dia.
Baca: Tim Pora Dimasifkan Pasang Mata Pantau Orang Asing
Di sisi lain, dalam rangka Hari Bhakti ke-69, Yassona menekankan kepada pegawai Imigrasi bila kedaulatan negara menjadi tanggung jawab sepenuhnya semua pihak. Untuk itu, insan Imigrasi harus dapat bekerja lebih keras.
"Jadilah penjaga pintu gerbang negara yang selalu menjaga kedaulatan negara dengan penuh keikhlasan," pungkas dia.
<iframe class="embedv" width="560" height="315" src="https://www.medcom.id/embed/GNGB1YjK" frameborder="0" scrolling="no" allowfullscreen></iframe>
Jakarta: Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) mendorong kantor unit pelaksana teknis (UPT) keimigrasian di seluruh Indonesia untuk meningkatkan pelayanannya. Mereka wajib meraih predikat wilayah bebas korupsi (WBK).
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna H Laoly menjelaskan saat ini ada empat UPT yang mendapat kenaikan predikat dari WBK menjadi wilayah birokrasi bersih melayani (WBBM). Untuk itu, UPT lainnya harus termotivasi meraih predikat itu.
"Kalau yang empat imigrasi tadi bisa maka seperti saya katakan, mengapa yang yang lain tidak, apa yang salah ?" kata Yasonna dalam upacara Hari Bhakti Imigrasi ke-69, di Kemenkumham, Jakarta Selatan, Senin, 28 Januari 2019.
Menurut dia, pencapaian predikat itu menjadi komitmen bersama Imigrasi dalam mewujudkan perubahan pola pelayanan yang lebih baik. Hal ini juga akan mewujudkan kepastian hukum, terutama pada fungsi keutamaan dan fungsi keimigrasian.
"Maka saya menantang kepala kantor imigrasi untuk berlomba memberi yang terbaik," imbuh dia.
Baca: Tim Pora Dimasifkan Pasang Mata Pantau Orang Asing
Di sisi lain, dalam rangka Hari Bhakti ke-69, Yassona menekankan kepada pegawai Imigrasi bila kedaulatan negara menjadi tanggung jawab sepenuhnya semua pihak. Untuk itu, insan Imigrasi harus dapat bekerja lebih keras.
"Jadilah penjaga pintu gerbang negara yang selalu menjaga kedaulatan negara dengan penuh keikhlasan," pungkas dia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(OGI)
