Jakarta: Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menyebut demokrasi Indonesia belum memasuki fase subtansial. Temuan ini berdasarkan indeks demokrasi Indonesia (IDI) 2019.
"Indonesia masih berada pada fase demokrasi prosedural," kata Mahfud dalam peluncuran IDI 2019 di Kantor Kemenko Polhukam Jakarta, Selasa, 24 November 2020.
Menurut dia, proses yang panjang diperlukan untuk mencapai demokrasi subtansial. Proses ini perlu didukung semua aspek seperti kesiapan struktur, substansi, dan kultur demokrasi yang matang serta berkualitas.
Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu menyambut baik penerbitan IDI 2019. Indeks ini bakal menjadi acuan pemerintah pusat dan daerah dalam melihat potret demokrasi Indonesia saat menyusun perencanaan pembangunan di bidang politik.
Baca: BPS: Jakarta Provinsi Paling Demokratis
IDI ditentukan dari sejumlah aspek yang meliputi kebebasan sipil, hak-hak politik, serta lembaga demokrasi. Hasil kajian IDI disampaikan dalam bentuk angka dari 0 hingga 100 yang dibagi dalam tiga kategori kualitas capaian demokrasi.
Angka di bawah 60 dianggap buruk, 60-80 berarti sedang, dan 80 ke atas dinilai baik. Dari hasil pengukuran IDI 2019, ada tujuh provinsi dengan kategori kualitas capaian demokrasinya baik.
Ketujuh provinsi itu yakni DKI Jakarta dengan angka 88,29; Kalimantan Utara 83,45; Kepulauan Riau 81,64; Bali 81,38; Kalimantan Tengah 81,16; Nusa Tenggara Timur 81,02; dan DI Yogyakarta 80,67. Sebanyak 26 provinsi menunjukkan capaian kondisi demokrasi kategori sedang. Satu provinsi memiliki kategori capaian buruk.
Capaian IDI secara nasional pada 2019 yakni 74.92 yang menjadi raihan tertinggi selama sebelas tahun pengukuran. Capaian ini mengindikasikan kualitas demokrasi di tingkat nasional dalam kategori sedang.
IDI diinisiasi pertama kali oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) pada 2008. Indeks ini disusun untuk membantu perencanaan pembangunan politik.
Jakarta: Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menyebut
demokrasi Indonesia belum memasuki fase subtansial. Temuan ini berdasarkan
indeks demokrasi Indonesia (IDI) 2019.
"Indonesia masih berada pada fase
demokrasi prosedural," kata Mahfud dalam peluncuran IDI 2019 di Kantor Kemenko Polhukam Jakarta, Selasa, 24 November 2020.
Menurut dia, proses yang panjang diperlukan untuk mencapai demokrasi subtansial. Proses ini perlu didukung semua aspek seperti kesiapan struktur, substansi, dan kultur demokrasi yang matang serta berkualitas.
Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu menyambut baik penerbitan IDI 2019. Indeks ini bakal menjadi acuan pemerintah pusat dan daerah dalam melihat potret demokrasi Indonesia saat menyusun perencanaan pembangunan di bidang politik.
Baca:
BPS: Jakarta Provinsi Paling Demokratis
IDI ditentukan dari sejumlah aspek yang meliputi kebebasan sipil, hak-hak politik, serta lembaga demokrasi. Hasil kajian IDI disampaikan dalam bentuk angka dari 0 hingga 100 yang dibagi dalam tiga kategori kualitas capaian demokrasi.
Angka di bawah 60 dianggap buruk, 60-80 berarti sedang, dan 80 ke atas dinilai baik. Dari hasil pengukuran IDI 2019, ada tujuh provinsi dengan kategori kualitas capaian demokrasinya baik.
Ketujuh provinsi itu yakni DKI Jakarta dengan angka 88,29; Kalimantan Utara 83,45; Kepulauan Riau 81,64; Bali 81,38; Kalimantan Tengah 81,16; Nusa Tenggara Timur 81,02; dan DI Yogyakarta 80,67. Sebanyak 26 provinsi menunjukkan capaian kondisi demokrasi kategori sedang. Satu provinsi memiliki kategori capaian buruk.
Capaian IDI secara nasional pada 2019 yakni 74.92 yang menjadi raihan tertinggi selama sebelas tahun pengukuran. Capaian ini mengindikasikan kualitas demokrasi di tingkat nasional dalam kategori sedang.
IDI diinisiasi pertama kali oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) pada 2008. Indeks ini disusun untuk membantu perencanaan pembangunan politik.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(OGI)
