medcom.id, Jakarta: Kenaikan biaya pengurusan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) hingga 300 persen untuk meningkatkan pelayanan dinilai tidak tepat. Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon mengatakan, kenaikan itu justru membebankan masyarakat.
"Kita tahu negara kekurangan dana, tapi jangan rakyat terus yang menjadi sasaran pencabutan subsidi untuk listrik BBM dan lain-lain, bahkan biaya peningakatan pelayanan," kata Fadli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (9/1/2017).
Menurut dia, biaya peningkatan pelayanan seharusnya diturunkan. Sebab, kata dia, itu bagian dari pelayanan pemerintah kepada masyarakat.
"STNK, SIM dan lain-lain seharusnya enggak boleh naik, turun itu boleh, sebagai bentuk komitmen negara melayani masyarakat," ujar dia.
Wakil Ketua Umum Partai Gerindra itu mempertanyakan tujuan menaikkan biaya tersebut. Sebab, menurut dia, biaya pengadaan STNK, BPKB serta SIM seharusnya tidak mahal.
"Seharusnya dipertimbangkan masak-masak jangan sampai memberatkan masyarakat yang sudah kehidupan ekonominya makin hari makin berat," katanya.
Fadli mengungkapkan, DPR akan membahas soal kenaikan biaya peningkatan pelayanan tersebut. Pembahasan akan dilakukan oleh Komisi III sebagai mitra dari Kepolisian Republik Indonesia.
"Nanti di komisi terkait kita akan bahas, akan dipertanyakan," kata dia.
<iframe class="embedv" width="560" height="315" src="https://www.medcom.id/embed/Rb1lyz1N" frameborder="0" scrolling="no" allowfullscreen></iframe>
medcom.id, Jakarta: Kenaikan biaya pengurusan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) hingga 300 persen untuk meningkatkan pelayanan dinilai tidak tepat. Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon mengatakan, kenaikan itu justru membebankan masyarakat.
"Kita tahu negara kekurangan dana, tapi jangan rakyat terus yang menjadi sasaran pencabutan subsidi untuk listrik BBM dan lain-lain, bahkan biaya peningakatan pelayanan," kata Fadli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (9/1/2017).
Menurut dia, biaya peningkatan pelayanan seharusnya diturunkan. Sebab, kata dia, itu bagian dari pelayanan pemerintah kepada masyarakat.
"STNK, SIM dan lain-lain seharusnya enggak boleh naik, turun itu boleh, sebagai bentuk komitmen negara melayani masyarakat," ujar dia.
Wakil Ketua Umum Partai Gerindra itu mempertanyakan tujuan menaikkan biaya tersebut. Sebab, menurut dia, biaya pengadaan STNK, BPKB serta SIM seharusnya tidak mahal.
"Seharusnya dipertimbangkan masak-masak jangan sampai memberatkan masyarakat yang sudah kehidupan ekonominya makin hari makin berat," katanya.
Fadli mengungkapkan, DPR akan membahas soal kenaikan biaya peningkatan pelayanan tersebut. Pembahasan akan dilakukan oleh Komisi III sebagai mitra dari Kepolisian Republik Indonesia.
"Nanti di komisi terkait kita akan bahas, akan dipertanyakan," kata dia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id(FZN)
