Pemda Diminta Perhatikan Disabilitas dalam Melakukan Pembangunan

Jayapura: Kementerian Dalam Negeri akan mendorong agar seluruh pemerintah daerah (pemda) memperhatikan penyandang disabilitas dalam melakukan pembangunan di wilayahnya. Terutama, mengenai masalah aksesibilitas akses. "Misalnya pembangunan jalan yang juga memperhatikan penyandang disabilitas, ada jalan khusus dengan memberikan tanda-tanda khusus bagi penyandang disabilitas," kata Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian dalam konferensi pers, di Media Center Kementerian Komunikasi dan Informatika Peparnas XVI Papua, Jayapura, Jumat malam, 12 November 2021. Staf Khusus Presiden untuk masalah Disabilitas Angkie Yudistia telah menyampaikan kepada Kementerian Dalam Negeri mengenai perlunya dorongan dari pemerintah untuk memperhatikan dan membuat kesetaraan bagi penyandang disabilitas. Termasuk dorongan dari pemerintah daerah (pemda). Kesetaraan Penyandang Disabilitas Menurut Tito, penyandang disabilitas bermacam-macam, bukan hanya tunarungu atau tunawicara. Tetapi ada disabilitas karena problem pada bagian tubuh. Namun, mereka tetap memiliki kemampuan seperti manusia biasa. Misalnya, kata Menteri Tito, gangguan pada kaki. Hal ini tentunya tidak memengaruhi bagian tubuh yang lain. Sehingga, mereka juga mampu bekerja di bidang teknologi informasi (TI). Mantan Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) itu ingin ada konsep dasar untuk mendorong kesetaraan. Dengan begitu, penyandang disabilitas bisa mendapatkan akses dan berkontribusi makin besar terhadap pembangunan bangsa dan negara. "Termasuk di antaranya bekerja sebagai aparatur sipil negara (ASN). Tapi ini memerlukan komunikasi dan kemudian koordinasi dengan kementerian/lembaga (K/L) terkait supaya persyaratan-persyaratannya bisa dipenuhi," ujar Tito. Baca: Nadiem: Penyandang Disabilitas Diprioritaskan Menerima KIP Kuliah Hal-hal tersebut, kata Tito, akan terus dibahas dengan lintas kementerian/lembaga. Dia berharap ke depan ada kesetaraan bagi para penyandang disabilitas untuk memiliki kesempatan yang sama menjadi ASN. Sulbar Tidak Kirim Atlet ke Peparnas Tito mengatakan Kementerian Dalam Negeri sudah mengeluarkan surat edaran kepada seluruh gubernur untuk memberikan dukungan anggaran dan mengirim atletnya ke Pekan Olahraga Nasional (PON) dan Pekan Paralimpik Nasional (Peparnas). Namun, Sulawesi Barat (Sulbar) tidak mengirim atletnya ke Peparnas. Tito berjanji menanyakan hal itu ke Gubernur Sulawesi Barat Ali Baal Masdar. Dia ingin memperjelas hambatan yang dialami dalam pengiriman atlet tersebut. "Saya kurang tahu, apakah sudah diberikan atau belum untuk Sulawesi Barat kepada KONI-nya. Karena untuk dua mata kegiatan, yaitu PON dan Peparnas, satu lagi adalah untuk pembiayaan tim pengamanan. Aparat keamanan di tiap-tiap provinsi dibiayai juga," kata dia. Dia mengatakan dengan pelaksanaan Peparnas yang sukses, bahkan banyak rekor-rekor baru, menjadi bukti dan bisa membuka mata semua pihak. Termasuk seluruh kepala daerah bahwa para penyandang disabilitas mampu dan tidak kalah dengan yang nondisabilitas. "Pada prinsipnya, konsep besarnya adalah memberikan akses kesetaraan kepada para penyandang disabilitas, termasuk dalam bidang olahraga. Kalau memang ada yang perlu penekanan lagi, kita akan sampaikan surat edaran nanti kepada teman-teman kepala daerah," ujar dia.