"Jadi, prosesnya kaukus perempuan bukan hanya sebagai sebuah bentuk representasi atau eksistensi," kata Willy dalam diskusi virtual bertajuk 'Afirmasi Perempuan dalam Reformasi Partai Politik,' Minggu, 19 September 2021.
Menurut dia, afirmasi perempuan di dunia politik masih minimal, khususnya pada kepedulian terhadap isu-isu yang menyangkut kaum hawa. Sistem di kepartaian yang begitu melekat mesti ditinggalkan.
Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?
Baca: Legislator NasDem: Literasi Digital Kunci Melindungi Data Pribadi
"Harus ditinggalkan jaket atribut itu, yang paling betul adalah sejauh apa itu bisa menjadi blocking politik yang siginifikan, bukan hanya relevan," ujar Willy.
Willy mencontohkan situasi di DPR. Agenda politik yang menyangkut kepedulian terhadap perempuan masih belum merata.
"Kita ingin menempatkan pada capaian yang realistis bagaimana satu program kaukus perempuan itu harus memiliki minimal isu bersama," ucap politikus Partai NasDem itu.
Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR ini mengatakan kehadiran perempuan semestinya menjadi pendorong untuk tercapainya tujuan politik. Tujuan ini harus seirama dari pusat hingga daerah.
"Apa sih yang teman-teman yang mau concern isu base apa, isu Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) atau RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT)? Sehingga dia menjadi gelombang besar. Itu butuh literasi yang berbasis movement," ujar Willy.
Peneliti Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Heroik M Pratama menuturkan kehadiran perempuan di dunia politik diharapkan mampu membawa arus perubahan. Hal ini demi menelurkan kebijakan yang ramah gender.
"Keterwakilan perempuan di legislatif baik di provinsi, kabupaten atau kota, yang bisa kita lihat bagaimana kebijakan-kebijakan yang dihasilkan itu cenderung responsif gender. Bagaimana kemudian ramah terhadap perempuan ibu dan anak," ucap Heroik.
