Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly. ANT/Hafidz Mubarak.
Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly. ANT/Hafidz Mubarak.

Yasonna Berharap RUU Pemasyarakatan Dibahas Periode Berikutnya

Nasional pemasyarakatan
Whisnu Mardiansyah • 24 September 2019 16:17
Jakarta: Pemerintah dan DPR sepakat menunda pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemasyarakatan dalam rapat paripurna. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Laoly berharap RUU Pemasyarakatan bisa ditindaklanjuti DPR periode berikutnya.
 
"Kita berharap, pemerintah kan berharap di-carry over, ya kan biar kita selesaikan. Paling tidak kita jelaskan ke publik, enggak ada jalan-jalan di mall (narapidana). Itu kan kebablasan," kata Yasonna di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa, 24 September 2019.
 
Kesepakatan penundaan itu sesuai hasil pertemuan Presiden Joko Widodo dengan pimpinan DPR di Istana Kepresidenan. Yasonna mengatakan Presiden ingin mendengarkan aspirasi masyarakat.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Dalam pembicaraan itu disepakati Presiden menyatakan, sudah kita tunda dulu pembicaraan karena ada pandangan dari masyarakat supaya kita jelaskan dan kita lihat nanti lebih dalam ke depannya. Itu saja, singkat," jelas Yasonna.
 
Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah mengetok palu penundaan pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Tentang Perubahan UU Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan dalam sidang paripurna. Seluruh anggota dewan dan perwakilan pemerintah setuju dengan keputusan itu.
 
Sebelum ditunda, RUU Pemasyarakatan sempat dibawa ke dalam forum lobi rapat paripurna. Forum tertutup itu berlangsung sekitar 15 menit dan dihadiri pimpinan sidang, perwakilan pemerintah, Komisi III, dan Panitia Kerja (Panja) RUU Pemasyarakatan.
 
(DRI)



LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif