Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Foto: Medcom.id/Cindy
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Foto: Medcom.id/Cindy

Papua Dapat Hak Khusus untuk Pemekaran Wilayah

Nasional pemekaran daerah
Desi Angriani • 31 Oktober 2019 02:59
Jakarta: Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian memastikan moratorium di wilayah lain tetap berlaku kecuali Papua. Pasalnya, pemerintah memiliki anggaran terbatas bagi 183 wilayah yang meminta pemekaran.
 
"Pemekaran wilayah itu cukup banyak. Anggaran kita kan terbatas maka dilakukan moratorium," ujar dia di Istana Negara, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu, 30 Oktober 2019.
 
Tito menjelaskan Papua mendapat keistimewaan karena alasan keamanan dan percepatan pembangunan di ujung timur Indonesia itu.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Untuk mempercepat pembangunan di sana sekaligus menjaga situasi keamanan di situ," tutur dia.
 
Namun demikian, pemerintah hanya menyetujui pemekaran dua provinsi dari tiga wilayah yang diusulkan pemda. Dua calon provinsi baru itu ialah Papua Selatan dan Papua Pegunungan Tengah.
 
Papua Selatan akan meliputi Kabupaten Merauke, Kabupaten Asmat, Kabupaten Mappi, Kabupaten Boven Digoel, dan Kota Merauke. Sementara Papua Tengah mencakup wilayah adat Meepago dan La Pago.
 
"Jadi utara satu, tengah satu, dan bawah satu. Itu kira-kira idealnya. Idealnya lima tapi anggarannya tidak cukup," pungkas Tito.

 

(SCI)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif