Jakarta: Presiden Joko Widodo mendengarkan masukan semua pihak untuk menerbitkan maupun menolak Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) tentang KPK. Jokowi disebut masih membuka pintu Istana seluas-luasnya bagi berbagai lapisan masyarakat.
"Presiden banyak yang harus didengarkan, ada parpol, ada masyarakat yang lain, ada mahasiswa, berbagai elemen masyarakat, maka sekali lagi bahwa Presiden mendengarkan dengan jernih, dengan cermat agar nanti langkah-langkah itu betul-betul yang terbaik," kata Kepala Staf Presiden Moeldoko di Gedung Krida Bhakti, Jakarta, Jumat, 4 Oktober 2019.
Moeldoko menilai keputusan Presiden nantinya tidak akan bisa memuaskan keinginan semua pihak. Karena itu, ia tak bisa memastikan tuntutan mahasiswa yang mendesak Presiden menerbitkan Perppu tersebut sebelum 14 Oktober.
"Semua nanti akan kita bahas. Kita memikirkan negara itu persoalannya besar, semua harus dipikirkan, semua harus didengarkan, semua warga negara juga bijak dalam menyikapi semua keputusan," jelasnya.
Sementara itu, Direktur Politik Hukum Wain Advisory Indonesia Sulthan Muhammad Yus menilai penerbitan Perppu bisa memancing konflik baru di tengah masyarakat. Perppu berlaku seketika sejak dikeluarkan, tetapi bersifat sementara.
"Ujungnya Perppu bisa dibatalkan karena tidak mendapat persetujuan DPR. Nah ini kan sama saja dengan mengadu domba rakyat dengan wakilnya," kata Sulthan di Jakarta, Kamis, 3 Oktober 201
Jakarta: Presiden Joko Widodo mendengarkan masukan semua pihak untuk menerbitkan maupun menolak Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) tentang KPK. Jokowi disebut masih membuka pintu Istana seluas-luasnya bagi berbagai lapisan masyarakat.
"Presiden banyak yang harus didengarkan, ada parpol, ada masyarakat yang lain, ada mahasiswa, berbagai elemen masyarakat, maka sekali lagi bahwa Presiden mendengarkan dengan jernih, dengan cermat agar nanti langkah-langkah itu betul-betul yang terbaik," kata Kepala Staf Presiden Moeldoko di Gedung Krida Bhakti, Jakarta, Jumat, 4 Oktober 2019.
Moeldoko menilai keputusan Presiden nantinya tidak akan bisa memuaskan keinginan semua pihak. Karena itu, ia tak bisa memastikan tuntutan mahasiswa yang mendesak Presiden menerbitkan Perppu tersebut sebelum 14 Oktober.
"Semua nanti akan kita bahas. Kita memikirkan negara itu persoalannya besar, semua harus dipikirkan, semua harus didengarkan, semua warga negara juga bijak dalam menyikapi semua keputusan," jelasnya.
Sementara itu, Direktur Politik Hukum Wain Advisory Indonesia Sulthan Muhammad Yus menilai penerbitan Perppu bisa memancing konflik baru di tengah masyarakat. Perppu berlaku seketika sejak dikeluarkan, tetapi bersifat sementara.
"Ujungnya Perppu bisa dibatalkan karena tidak mendapat persetujuan DPR. Nah ini kan sama saja dengan mengadu domba rakyat dengan wakilnya," kata Sulthan di Jakarta, Kamis, 3 Oktober 201
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id(EKO)
