Jakarta: Anggota DPD perwakilan Papua Barat Filep Wamafma menilai hingga saat ini pemerintah pusat belum memiliki konsep yang tepat untuk mewujudkan Papua yang aman dan damai.
Hal ini diketahui setelah Forum MPR RI for Papua atau Forum Aspirasi Anggota DPR RI dan DPD RI di MPR menindaklanjuti beberapa kali pertemuan bersama Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Kemenko Pohukam) RI.
"Oleh sebab itu Forum MPR for Papua kembali mengundang pemerintah pusat dalam hal ini Kemenko Polhukam dalam rangka pembahasan mengenai konsep pemerintah tentang penanganan konflik di Papua," ujarnya, Selasa, 7 Maret 2023.
Eskalasi gangguan keamanan dan kekerasan di Papua terus meningkat dalam beberapa waktu terakhir hingga menyebabkan banyak nyawa melayang. Kondisi tersebut sangat membutuhkan intervensi yang cepat dan tepat dari para stakeholder terkait.
"Kemenko Polhukam dan jajarannya belum dapat meyakinkan kita tentang konsep atau metodologi yang tepat dan bisa diterapkan di Papua. Pemerintah pusat terkesan selalu menggeneralisir masalah pada tempat-tempat tertentu," ungkapnya.
Filep berharap pernyataan-pernyataan yang dilontarkan ke muka publik oleh para pejabat tinggi tentang situasi keamanan di Papua tidak berdampak pada berkembangnya asumsi publik. Ia pun berharap segera ada konsep penanganan konflik yang sesuai termasuk untuk mengatasi konflik bersenjata di Papua.
"Kemarin kami sudah agendakan, Ketua MPR sudah memanggil Menko Polhukam bersama-sama dengan jajarannya, baik Panglima TNI, Kapolri, Kepala BIN, Mendagri dan menteri terkait. Walaupun demikian, Ketua MPR harus membatalkan pertemuan itu mendadak pada Rabu, 1 Maret 2023 lantaran sejumlah pihak terkait tidak hadir," tuturnya.
Ia melanjutkan pada saat itu Menko Polhukam telah berkenan hadir, akan tetapi pimpinan TNI dan Polri tidak hadir dan hanya diwakilkan oleh pejabat yang tidak mempunyai otoritas. Oleh sebab itu, Ketua MPR RI meminta pertemuan tersebut dibatalkan dan diagendakan kembali dengan mensyaratkan kehadiran seluruh pihak terkait.
"Jajaran Kemenko Polhukam dan lembaga di bawahnya yang terkait harus hadir karena bicara Papua tidak bisa setengah-setengah. Jadi, mari kita duduk bersama mendengar aspirasi dari rakyat yang disampaikan secara representatif oleh wakil-wakil rakyat untuk membahas penanganan konflik di tanah Papua," ungkapnya.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
Jakarta: Anggota
DPD perwakilan Papua Barat Filep Wamafma menilai hingga saat ini pemerintah pusat belum memiliki konsep yang tepat untuk mewujudkan
Papua yang aman dan damai.
Hal ini diketahui setelah Forum MPR RI for Papua atau Forum Aspirasi Anggota DPR RI dan DPD RI di MPR menindaklanjuti beberapa kali pertemuan bersama Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Kemenko Pohukam) RI.
"Oleh sebab itu Forum MPR for Papua kembali mengundang pemerintah pusat dalam hal ini Kemenko Polhukam dalam rangka pembahasan mengenai konsep pemerintah tentang penanganan konflik di Papua," ujarnya, Selasa, 7 Maret 2023.
Eskalasi gangguan keamanan dan kekerasan di Papua terus meningkat dalam beberapa waktu terakhir hingga menyebabkan banyak nyawa melayang. Kondisi tersebut sangat membutuhkan intervensi yang cepat dan tepat dari para stakeholder terkait.
"Kemenko Polhukam dan jajarannya belum dapat meyakinkan kita tentang konsep atau metodologi yang tepat dan bisa diterapkan di Papua. Pemerintah pusat terkesan selalu menggeneralisir masalah pada tempat-tempat tertentu," ungkapnya.
Filep berharap pernyataan-pernyataan yang dilontarkan ke muka publik oleh para pejabat tinggi tentang situasi keamanan di Papua tidak berdampak pada berkembangnya asumsi publik. Ia pun berharap segera ada konsep penanganan konflik yang sesuai termasuk untuk mengatasi
konflik bersenjata di Papua.
"Kemarin kami sudah agendakan, Ketua MPR sudah memanggil Menko Polhukam bersama-sama dengan jajarannya, baik Panglima TNI, Kapolri, Kepala BIN, Mendagri dan menteri terkait. Walaupun demikian, Ketua MPR harus membatalkan pertemuan itu mendadak pada Rabu, 1 Maret 2023 lantaran sejumlah pihak terkait tidak hadir," tuturnya.
Ia melanjutkan pada saat itu Menko Polhukam telah berkenan hadir, akan tetapi pimpinan TNI dan Polri tidak hadir dan hanya diwakilkan oleh pejabat yang tidak mempunyai otoritas. Oleh sebab itu, Ketua MPR RI meminta pertemuan tersebut dibatalkan dan diagendakan kembali dengan mensyaratkan kehadiran seluruh pihak terkait.
"Jajaran Kemenko Polhukam dan lembaga di bawahnya yang terkait harus hadir karena bicara Papua tidak bisa setengah-setengah. Jadi, mari kita duduk bersama mendengar aspirasi dari rakyat yang disampaikan secara representatif oleh wakil-wakil rakyat untuk membahas penanganan konflik di tanah Papua," ungkapnya.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(END)
