Jakarta: Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin menyebut pelarangan yang dilakukan Israel kepada warga negara Indonesia yang akan berziarah ke Yerusalem tidak tepat. Apalagi, Yerusalem dianggap sebagai kota suci bagi beberapa umat beragama.
"Kota-kota suci itu milik bersama sebenarnya. Mestinya tidak boleh ada larangan untuk mengunjungi tempat suci karena itu menajdi konsen semua umat beragama," kata Lukman di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu, 30 Mei 2018.
Pelarangan WNI ke Jerusalem diduga sebagai aksi balasan akibat Pemerintah Indonesia melarang warga Israel masuk. Namun, menurut dia, Israel seharusnya memberi pengecualian terhadap Yerusalem.
Menurut dia, banyak umat beragama dari Indonesia, khususnya muslim yang ingin bertandang ke Yerusalem. Apalagi, di lokasi tersebut terhadap Baitul Maqdis atau Masjid Al-Aqsha. Masjid itu menjadi kiblat pertama umat Islam dalam melaksanakan salat.
"Israel harus memahami hal ini, jadi larangan itu mestinya tidak terkena pada kota-kota suci yang menjadi milik warga dunia. Karena setiap penduduk dunia punya hak yang sama untuk mengunjungi tempat-tempat suci," ucap dia.
Baca: Israel akan Melarang Tahanan Hamas Menonton Piala Dunia
Kendati demikian, politikus PPP itu belum tahu perihal pelarangan ini. Ia akan mencari informasi itu melalui Kementerian Luar Negeri.
Biro perjalanan Rhema Tours sebelumnya telah menerima surat edaran dari Kementerian Dalam Negeri Israel yang menyatakan setelah 9 Juni 2018 pemegang paspor Indonesia atau warga negara Indonesia tidak boleh ke Israel. Aturan ini berlaku hingga waktu yang belum ditentukan.
"Kami akan informasikan kembali perkembangannya, jika sudah kondusif maka keberangkatan akan tetap seperti jadwal semula, namun apabila belum maka kami akan mendiskusikan ulang untuk jadwal keberangkatannya. Kami sangat menyesalkan kejadian yang bersifat force majeur ini," kata Rio Pattiselanno, Direktur Rhema Tours, sebuah biro perjalanan ziarah rohani ke Israel.
Jakarta: Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin menyebut pelarangan yang dilakukan Israel kepada warga negara Indonesia yang akan berziarah ke Yerusalem tidak tepat. Apalagi, Yerusalem dianggap sebagai kota suci bagi beberapa umat beragama.
"Kota-kota suci itu milik bersama sebenarnya. Mestinya tidak boleh ada larangan untuk mengunjungi tempat suci karena itu menajdi konsen semua umat beragama," kata Lukman di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu, 30 Mei 2018.
Pelarangan WNI ke Jerusalem diduga sebagai aksi balasan akibat Pemerintah Indonesia melarang warga Israel masuk. Namun, menurut dia, Israel seharusnya memberi pengecualian terhadap Yerusalem.
Menurut dia, banyak umat beragama dari Indonesia, khususnya muslim yang ingin bertandang ke Yerusalem. Apalagi, di lokasi tersebut terhadap Baitul Maqdis atau Masjid Al-Aqsha. Masjid itu menjadi kiblat pertama umat Islam dalam melaksanakan salat.
"Israel harus memahami hal ini, jadi larangan itu mestinya tidak terkena pada kota-kota suci yang menjadi milik warga dunia. Karena setiap penduduk dunia punya hak yang sama untuk mengunjungi tempat-tempat suci," ucap dia.
Baca: Israel akan Melarang Tahanan Hamas Menonton Piala Dunia
Kendati demikian, politikus PPP itu belum tahu perihal pelarangan ini. Ia akan mencari informasi itu melalui Kementerian Luar Negeri.
Biro perjalanan Rhema Tours sebelumnya telah menerima surat edaran dari Kementerian Dalam Negeri Israel yang menyatakan setelah 9 Juni 2018 pemegang paspor Indonesia atau warga negara Indonesia tidak boleh ke Israel. Aturan ini berlaku hingga waktu yang belum ditentukan.
"Kami akan informasikan kembali perkembangannya, jika sudah kondusif maka keberangkatan akan tetap seperti jadwal semula, namun apabila belum maka kami akan mendiskusikan ulang untuk jadwal keberangkatannya. Kami sangat menyesalkan kejadian yang bersifat
force majeur ini," kata Rio Pattiselanno, Direktur Rhema Tours, sebuah biro perjalanan ziarah rohani ke Israel.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(FZN)
