Jakarta: Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menagih pihak pemerintah merealisasikan proyek penataan kawasan parlemen. Program yang masuk rencana kerja anggaran parlemen tahun 2019 itu salah satunya yaitu, pembangunan gedung baru.
Wakil Ketua DPR Fadli Zon menuturkan pihaknya telah berkirim surat untuk kelanjutan proyek gedung baru tersebut. Anggaran proyek gedung dipastikan bakalan meningkat dari usulan semula sebesar Rp601 miliar yang belum dicairkan pada APBN 2018.
"Mengenai surat, hasil Rapim kita sepakati kirim surat untuk konfirmasi kepada pemerintah persoalan pembangunan gedung baru DPR dan itu diperlukan juga untuk periode selanjutnya," ujar Fadli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 18 April 2018.
Alasan kenaikan anggaran dalam rencana kerja anggaran DPR itu realistis lantaran penambahan 15 legislator usai pemilu 2019 dari jumlah 560 anggota sebelumnya. Saat ini, rincian alokasi dana tahun anggaran 2019 masih disusun.
"Alasannya cukup sahih, berdasarkan Undang-undang MD3, tenaga ahli makin banyak, anggota tambah 15 orang penambahan butuh tempat," ujar Politikus Gerindra ini.
Pihak DPR tak akan ikut mencampuri urusan teknis pembangunan. Sama halnya dengan lembaga negara lain, proyek pembangunan gedung bisa langsung dieksekusi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).
"Gedung milik negara, milik rakyat, jadi silakan dibangun baik oleh PUPR atau BUMN, lembaga lain juga melakukan itu (membangun gedung baru) seperti KPK dan BPK, MK juga," kata dia.
Baca: Bamsoet tak Ngoyo soal Gedung Baru DPR
Dalam sidang paripurna pekan lalu, Ketua Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR Anton Sihombing menyebut Parlemen mengajukan anggaran Rp7,7 triliun pada 2019. Salah satu alokasi dana terbesar untuk alokasi pembangunan gedung.
Itu dilakukan meski pembangunan tahap pertama di 2018 belum dilakukan dan anggarannya pun belum cair. Pembangunan tahap kedua disebut tetap harus dianggarkan.
Namun, Anton enggan membeberkan berapa besaran anggaran yang diajukan untuk pembangunan gedung dan alun-alun DPR. Ia mengatakan bakal menyampaikan hal itu setelah memperoleh pagu indikatif.
"Nanti sesudah pagu indikatif (keluar) baru kita urai. Masa iya permohonan saya urai, kan enggak mungkin," kata dia.
Berikut usulan penambahan anggaran DPR RI pada 2019:
1. Satker Dewan sebesar Rp4.864.569.519.000. Terdiri dari 2 program, yaitu:
a. Program pelaksanaan fungsi DPR sebesar Rp926.701.869.000.
b. Program penguatan kelembagaan DPR Rp3.937.867.650.000.
2. Satker Setjen sebesar Rp2.856.606.342.000. Terdiri dari 2 program, yaitu:
a. Program dukungan manajemen pelaksanaan tugas teknis lainnya Sekretariat Jenderal DPR RI sebesar Rp2.788.220.591.000.
b. Program dukungan keahlian fungsi Dewan sebesar Rp68.385.751.000.
Jakarta: Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menagih pihak pemerintah merealisasikan proyek penataan kawasan parlemen. Program yang masuk rencana kerja anggaran parlemen tahun 2019 itu salah satunya yaitu, pembangunan gedung baru.
Wakil Ketua DPR Fadli Zon menuturkan pihaknya telah berkirim surat untuk kelanjutan proyek gedung baru tersebut. Anggaran proyek gedung dipastikan bakalan meningkat dari usulan semula sebesar Rp601 miliar yang belum dicairkan pada APBN 2018.
"Mengenai surat, hasil Rapim kita sepakati kirim surat untuk konfirmasi kepada pemerintah persoalan pembangunan gedung baru DPR dan itu diperlukan juga untuk periode selanjutnya," ujar Fadli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 18 April 2018.
Alasan kenaikan anggaran dalam rencana kerja anggaran DPR itu realistis lantaran penambahan 15 legislator usai pemilu 2019 dari jumlah 560 anggota sebelumnya. Saat ini, rincian alokasi dana tahun anggaran 2019 masih disusun.
"Alasannya cukup sahih, berdasarkan Undang-undang MD3, tenaga ahli makin banyak, anggota tambah 15 orang penambahan butuh tempat," ujar Politikus Gerindra ini.
Pihak DPR tak akan ikut mencampuri urusan teknis pembangunan. Sama halnya dengan lembaga negara lain, proyek pembangunan gedung bisa langsung dieksekusi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).
"Gedung milik negara, milik rakyat, jadi silakan dibangun baik oleh PUPR atau BUMN, lembaga lain juga melakukan itu (membangun gedung baru) seperti KPK dan BPK, MK juga," kata dia.
Baca: Bamsoet tak Ngoyo soal Gedung Baru DPR
Dalam sidang paripurna pekan lalu, Ketua Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR Anton Sihombing menyebut Parlemen mengajukan anggaran Rp7,7 triliun pada 2019. Salah satu alokasi dana terbesar untuk alokasi pembangunan gedung.
Itu dilakukan meski pembangunan tahap pertama di 2018 belum dilakukan dan anggarannya pun belum cair. Pembangunan tahap kedua disebut tetap harus dianggarkan.
Namun, Anton enggan membeberkan berapa besaran anggaran yang diajukan untuk pembangunan gedung dan alun-alun DPR. Ia mengatakan bakal menyampaikan hal itu setelah memperoleh pagu indikatif.
"Nanti sesudah pagu indikatif (keluar) baru kita urai. Masa iya permohonan saya urai, kan enggak mungkin," kata dia.
Berikut usulan penambahan anggaran DPR RI pada 2019:
1. Satker Dewan sebesar Rp4.864.569.519.000. Terdiri dari 2 program, yaitu:
a. Program pelaksanaan fungsi DPR sebesar Rp926.701.869.000.
b. Program penguatan kelembagaan DPR Rp3.937.867.650.000.
2. Satker Setjen sebesar Rp2.856.606.342.000. Terdiri dari 2 program, yaitu:
a. Program dukungan manajemen pelaksanaan tugas teknis lainnya Sekretariat Jenderal DPR RI sebesar Rp2.788.220.591.000.
b. Program dukungan keahlian fungsi Dewan sebesar Rp68.385.751.000.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(YDH)
