medcom.id, Jakarta: Salah satu isu yang akan dibahas Presiden RI Joko Widodo dengan Presiden Filipina Rodrigo Duterte soal kuota haji. Keduanya akan melakukan pertemuan bilateral di Istana Jakarta, siang ini.
Indonesia punya masalah dengan kuota haji. Masyarakat Indonesia yang ingin berangkat haji melebihi kuota yang ditetapkan Pemerintah Arab Saudi, sehingga mesti antre bertahun-tahun.
Karena itu lah, ada warga Indonesia yang berangkat haji menggunakan kuota negara lain. Cara itu bukan solusi, malah menambah masalah. Beberapa waktu lalu, otoritas Filipina menahan 177 calon haji asal Indonesia karena berangkat dari Filipina.
Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengatakan, Presiden ingin Duterte melegalkan pemberangkatan calon haji asal Indonesia melalui Filipina. "Kalau diizinkan secara resmi, kuota (haji) dari negara sahabat atau tetangga bisa digunakan," ujar Pramono di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (9/9/2016).
Pramono menuturkan, Pemerintah RI sudah membicarakan masalah kuota haji Indonesia dengan Pangeran Arab Saudi Mohamad Salman dalam pertemuan bilateral di KTT G20, Hangzhou. Jokowi meminta penambahan 10 ribu kuota kepada Pemerintah Kerajaan Arab Saudi.
"Pada saat pertemuan dengan Prince Abdullah, Presiden meminta untuk menambah kuota haji 10 ribu," tuturnya.
Keinginan tersebut tak lain untuk mengurangi antrean warga Indonesia yang ingin menjalankan ibadah haji. Menurut Pramono, selama ini masyarakat bisa menunggu hingga 20 tahun untuk bisa ibadah haji. "Sehingga antrenya terlalu panjang," ujarnya.
Pemerintah berupaya merevisi penetapan kuota haji oleh Pemerintah Arab Saudi. Agar kebijakan proporsionalitas diimbangi dengan kebijakan pengalihan kuota dari negara-negara yang kuotanya tidak terserap secara maksimal.
Menteri Agama RI Lukman Hakim Saifuddin, Senin 5 September, berharap Pemerintah Arab Saudi dan negara pengirim jemaah bisa menyepakati hal ini sehingga kuota Indonesia bisa bertambah. Selama ini, penetapan kuota haji didasarkan pada prinsip proporsionalitas, yaitu ketentuan satu per mil dari total populasi umat Muslim setiap negara.
Menurut Lukman kebijakan itu sudah tidak relevan. Sebab, sejumlah negara tidak maksimal menyerap kuota haji, sementara, ada negara lain yang antrean hajinya sangat panjang karena kuota haji tidak sebanding dengan animo masyarakat yang ingin menunaikan rukun Islam kelima itu.
Indonesia dalam beberapa tahun terakhir akibat dari proyek perluasan di Masjidil Haram hanya memperoleh kuota haji 168.800 per tahun dengan rincian 155.200 jemaah reguler dan 13.600 jemaah haji khusus.
Imbas dari lamanya antre berangkat haji, persentase jemaah usia lanjut dari Indonesia semakin tinggi.
Selain soal haji, pertemuan bilateral Jokowi - Duterte juga akan membahas soal kerja sama di bidang ekonomi, sosial, politik, budaya, dan keamanan. Terkait keamanan, pekerjaan bersama Indonesia - Filipina adalah terkait pengamanan di perairan Sulu, Filipina.
Warga Indonesia berulang kali di sandera kelompok militan Abu Sayyaf saat kapal yang mereka tumpangi melintasi perairan Sulu. Saat ini, masih ada sembilan warga Indonesia dalam penguasaan Abu Sayyaf.
medcom.id, Jakarta: Salah satu isu yang akan dibahas Presiden RI Joko Widodo dengan Presiden Filipina Rodrigo Duterte soal kuota haji. Keduanya akan melakukan pertemuan bilateral di Istana Jakarta, siang ini.
Indonesia punya masalah dengan kuota haji. Masyarakat Indonesia yang ingin berangkat haji melebihi kuota yang ditetapkan Pemerintah Arab Saudi, sehingga mesti antre bertahun-tahun.
Karena itu lah, ada warga Indonesia yang berangkat haji menggunakan kuota negara lain. Cara itu bukan solusi, malah menambah masalah. Beberapa waktu lalu, otoritas Filipina menahan 177 calon haji asal Indonesia karena berangkat dari Filipina.
Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengatakan, Presiden ingin Duterte melegalkan pemberangkatan calon haji asal Indonesia melalui Filipina. "Kalau diizinkan secara resmi, kuota (haji) dari negara sahabat atau tetangga bisa digunakan," ujar Pramono di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (9/9/2016).
Pramono menuturkan, Pemerintah RI sudah membicarakan masalah kuota haji Indonesia dengan Pangeran Arab Saudi Mohamad Salman dalam pertemuan bilateral di KTT G20, Hangzhou. Jokowi meminta penambahan 10 ribu kuota kepada Pemerintah Kerajaan Arab Saudi.
"Pada saat pertemuan dengan Prince Abdullah, Presiden meminta untuk menambah kuota haji 10 ribu," tuturnya.
Keinginan tersebut tak lain untuk mengurangi antrean warga Indonesia yang ingin menjalankan ibadah haji. Menurut Pramono, selama ini masyarakat bisa menunggu hingga 20 tahun untuk bisa ibadah haji. "Sehingga antrenya terlalu panjang," ujarnya.
Pemerintah berupaya merevisi penetapan kuota haji oleh Pemerintah Arab Saudi. Agar kebijakan proporsionalitas diimbangi dengan kebijakan pengalihan kuota dari negara-negara yang kuotanya tidak terserap secara maksimal.
Menteri Agama RI Lukman Hakim Saifuddin, Senin 5 September, berharap Pemerintah Arab Saudi dan negara pengirim jemaah bisa menyepakati hal ini sehingga kuota Indonesia bisa bertambah. Selama ini, penetapan kuota haji didasarkan pada prinsip proporsionalitas, yaitu ketentuan satu per mil dari total populasi umat Muslim setiap negara.
Menurut Lukman kebijakan itu sudah tidak relevan. Sebab, sejumlah negara tidak maksimal menyerap kuota haji, sementara, ada negara lain yang antrean hajinya sangat panjang karena kuota haji tidak sebanding dengan animo masyarakat yang ingin menunaikan rukun Islam kelima itu.
Indonesia dalam beberapa tahun terakhir akibat dari proyek perluasan di Masjidil Haram hanya memperoleh kuota haji 168.800 per tahun dengan rincian 155.200 jemaah reguler dan 13.600 jemaah haji khusus.
Imbas dari lamanya antre berangkat haji, persentase jemaah usia lanjut dari Indonesia semakin tinggi.
Selain soal haji, pertemuan bilateral Jokowi - Duterte juga akan membahas soal kerja sama di bidang ekonomi, sosial, politik, budaya, dan keamanan. Terkait keamanan, pekerjaan bersama Indonesia - Filipina adalah terkait pengamanan di perairan Sulu, Filipina.
Warga Indonesia berulang kali di sandera kelompok militan Abu Sayyaf saat kapal yang mereka tumpangi melintasi perairan Sulu. Saat ini, masih ada sembilan warga Indonesia dalam penguasaan Abu Sayyaf.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id(TRK)
