medcom.id, Jakarta: Ketua DPP PDI Perjuangan Hendrawan Supratikno menilai tindakan yang dilakukan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Yuddy Chrisnandi diakibatkan cap pemimpin masa depan yang dilekatkan kepadanya. Yuddy, kata dia, merasa harus mendapatkan publisitas yang cukup.
Tindakan Yuddy yang mempublikasi hasil evaluasi kinerja kementerian dan lembaga jadi polemik. Itu lantaran pengumuman tersebut dilakukan beriringan dengan isu perombakan kabinet yang santer tersiar.
Hendrawan menilai Yuddy sengaja menjadikan dirinya pusat perhatian agar tak dilupakan publik. Mantan politikus Hanura itu disebut sedang berinvestasi.
"Yuddy Chrisnandi sedang melakukan investasi elektoral," kata Hendrawan di Warung Daun, Jalan Cikini Raya, Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (9/1/2016).
Hendrawan mengaku tak menyoal sikap itu. Menurutnya, sah-sah saja jika Yuddy berinvestasi. Ada banyak orang yang berinvestasi demi karir ke depannya.
"Agnes Monika merubah namanya menjadi Agnez Mo, Abdul Gofar merubah namanya menjadi Ebiet G. Ade. Itu investasi. Harus dihargai," kata Hendrawan.
Hendrawan membeberkan, pilihan meletakkan Yuddy sebagai MenPAN-RB jadi sorotan. Kala itu, kata Hendrawan, banyak pihak yang menilai ada sosok yang dianggap lebih pantas duduk di posisi itu.
"Dipertanyakan kenapa Yuddy ditaruh di situ? Bukannya lebih tepat Siti Nurbaya karena sudah lama di birokrasi. Kok Siti malah ditaruh di kehutanan (Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup)?" kata dia.
Sebelumnya, KemenPAN-RB merilis penilaian sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) terhadap kementerian dan lembaga non kementerian.
Selain mengevaluasi kinerja 86 kementerian/lembaga, KemenPAN-RB juga menilai 34 pemerintah provinsi.
Empat kementerian/lembaga terbaik (kategori nilai A) ialah Kemenkeu (83,59), KPK (80,89), Kementerian Kelautan dan Perikanan (80,76), serta Badan Pemeriksa Keuangan (80,45).
Lima K/L terburuk (nilai CC) ialah Kejaksaan Agung (50,02), Perpustakaan Nasional (50,38), Komnas HAM (51,60), Kemenpora (53,54), Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (53,98). KemenPAN-RB sendiri memperoleh nilai 77.00 (nilai BB).
medcom.id, Jakarta: Ketua DPP PDI Perjuangan Hendrawan Supratikno menilai tindakan yang dilakukan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Yuddy Chrisnandi diakibatkan cap pemimpin masa depan yang dilekatkan kepadanya. Yuddy, kata dia, merasa harus mendapatkan publisitas yang cukup.
Tindakan Yuddy yang mempublikasi hasil evaluasi kinerja kementerian dan lembaga jadi polemik. Itu lantaran pengumuman tersebut dilakukan beriringan dengan isu perombakan kabinet yang santer tersiar.
Hendrawan menilai Yuddy sengaja menjadikan dirinya pusat perhatian agar tak dilupakan publik. Mantan politikus Hanura itu disebut sedang berinvestasi.
"Yuddy Chrisnandi sedang melakukan investasi elektoral," kata Hendrawan di Warung Daun, Jalan Cikini Raya, Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (9/1/2016).
Hendrawan mengaku tak menyoal sikap itu. Menurutnya, sah-sah saja jika Yuddy berinvestasi. Ada banyak orang yang berinvestasi demi karir ke depannya.
"Agnes Monika merubah namanya menjadi Agnez Mo, Abdul Gofar merubah namanya menjadi Ebiet G. Ade. Itu investasi. Harus dihargai," kata Hendrawan.
Hendrawan membeberkan, pilihan meletakkan Yuddy sebagai MenPAN-RB jadi sorotan. Kala itu, kata Hendrawan, banyak pihak yang menilai ada sosok yang dianggap lebih pantas duduk di posisi itu.
"Dipertanyakan kenapa Yuddy ditaruh di situ? Bukannya lebih tepat Siti Nurbaya karena sudah lama di birokrasi. Kok Siti malah ditaruh di kehutanan (Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup)?" kata dia.
Sebelumnya, KemenPAN-RB merilis penilaian sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) terhadap kementerian dan lembaga non kementerian.
Selain mengevaluasi kinerja 86 kementerian/lembaga, KemenPAN-RB juga menilai 34 pemerintah provinsi.
Empat kementerian/lembaga terbaik (kategori nilai A) ialah Kemenkeu (83,59), KPK (80,89), Kementerian Kelautan dan Perikanan (80,76), serta Badan Pemeriksa Keuangan (80,45).
Lima K/L terburuk (nilai CC) ialah Kejaksaan Agung (50,02), Perpustakaan Nasional (50,38), Komnas HAM (51,60), Kemenpora (53,54), Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (53,98). KemenPAN-RB sendiri memperoleh nilai 77.00 (nilai BB).
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(KRI)
