Blunder Besar Soekarno

medcom.id Jakarta: Surat Perintah 11 Maret 1966 disebut sebagai kesalahan besar Presiden pertama RI Soekarno. Melalui surat tersebut, Soekarno membolehkan Mayor Jenderal Soeharto melakukan tindakan apa pun untuk revolusi. Hal itu disampaikan sejarawan Asvi Marman Adam saat diskusi bertema Supersemar dari Soekarno ke Soeharto, Peta Kontestasi dan Arah Rekonsiliasi. Asvi mengatakan, sampai sekarang isi Surat Perintah 11 Maret atau dikenal Supersemar yang asli masih jadi prokontra. Beberapa kalangan menyebut Supersemar bentuk legitimasi Soeharto sebagai pemegang kendali kekuasaan. "Supersemar sangat penting bagi Soeharto," kata Asvi di Jalan Wijaya Timur, Jakarta Selatan, Jumat (11/3/2016). Asvi mengatakan, tiga perwira tinggi TNI, yakni Amir Mahmud, Basuki Rahmat, dan M. Yusuf menerima mandat Supersemar dari Soekarno ke Soeharto. "Sebelum bertemu Soeharto, merencanakan sesuatu," ujar dia. Pada 11 Maret mahasiswa unjuk rasa besar-besaran didukung tentara. Tekanan yang begitu besar membuat Soekarno menyerahkan Supersemar ke Soeharto. "Di dalam suratnya itu Mayor Jenderal Soeharto boleh melakukan tindakan apa pun dan dianggap perlu untuk menunjang berjalannya revolusi. Ini blunder besar," ujar Asvi. Setelah menerima Supersemar, Soeharto  membubarkan Partai Komunis Indonesia (PKI), memulangkan empat ribu anggota Cakrawabirawa, dan menguasai pers. "Soeharto ingin menghilangkan segala sesuatu yang berhubungan dengan Soekarno. Ini dilangsungkan satu paket pada Maret," ujar Asvi. Asvi menyampaikan, ada perdebatan yang muncul bahwa sebenarnya Supersemar hanya berisi perintah pengamanan dan untuk mengembalikan wibawa pemerintah. Tapi ini dibantah Soeharto. Soeharto menyerahkan Supersemar ke Sudarmono untuk diketik ulang karena saat itu belum ada mesin fotokopi. Di situlah kemungkinan ada perubahan isi Supersemar. "Termasuk tanda tangan pun ditiru. Ini kan yang menjadi soal Sudarmono berhak karena dia sedang mengkonsep pembubaran PKI," papar Asvi.