medcom.id, Jakarta: Anggota DPR RI dari Fraksi Golkar Agun Gunanjar menilai Ketua Umum Partai GolkarAburizal Bakrie (Ical) tak berhak memilih mantan Ketua DPR Setya Novanto sebagai ketua fraksi. Sebab, ketua umum partai tidak memiliki hak prerogratif itu.
"Pasal 19 AD/ART kita mengatakan, dewan pimpinan pusat bersifat kolektif, tidak ada hak prerogratif seorang ketua umum untuk memilih ketua fraksi," ujar Agun dalam Prime Time News, Metro TV, Minggu (20/12/2015).
Pengurus partai, lanjut Agun, harus menentukan terlebih dahulu apakah penentuan ketua fraksi merupakan hal strategis bagi partai. Jika demikian, keputusan harus diambil secara kolektif.
"Kalau strategis harusnya mempertimbangkan, kalau pun tidak DPP yang bersifat kolektif seluruhnya sampai pengurus departemen, paling tidak melakukan pleno BPH para ketua," jelas dia.
Di samping itu, pandangan anggota sesama fraksi juga dinilai penting. "Karena ini permasalahan internal bukan hanya DPP tapi persoalan parlemen, seharusnya anggota parlemen dari partai Golkar didengar," tukas Agun.
Sementara sebelumnya, Anggota DPR RI dari Fraksi Golkar Ridwan Bae mengatakan pemilihan Novanto sebagai ketua fraksi merupakan wewenang DPP Golkar. "Itu penentuan ketua fraksi merupakan kewenangan DPP Golkar," kata Ridwan.
medcom.id, Jakarta: Anggota DPR RI dari Fraksi Golkar Agun Gunanjar menilai Ketua Umum Partai GolkarAburizal Bakrie (Ical) tak berhak memilih mantan Ketua DPR Setya Novanto sebagai ketua fraksi. Sebab, ketua umum partai tidak memiliki hak prerogratif itu.
"Pasal 19 AD/ART kita mengatakan, dewan pimpinan pusat bersifat kolektif, tidak ada hak prerogratif seorang ketua umum untuk memilih ketua fraksi," ujar Agun dalam
Prime Time News, Metro TV, Minggu (20/12/2015).
Pengurus partai, lanjut Agun, harus menentukan terlebih dahulu apakah penentuan ketua fraksi merupakan hal strategis bagi partai. Jika demikian, keputusan harus diambil secara kolektif.
"Kalau strategis harusnya mempertimbangkan, kalau pun tidak DPP yang bersifat kolektif seluruhnya sampai pengurus departemen, paling tidak melakukan pleno BPH para ketua," jelas dia.
Di samping itu, pandangan anggota sesama fraksi juga dinilai penting. "Karena ini permasalahan internal bukan hanya DPP tapi persoalan parlemen, seharusnya anggota parlemen dari partai Golkar didengar," tukas Agun.
Sementara sebelumnya, Anggota DPR RI dari Fraksi Golkar Ridwan Bae mengatakan pemilihan Novanto sebagai ketua fraksi merupakan wewenang DPP Golkar. "Itu penentuan ketua fraksi merupakan kewenangan DPP Golkar," kata Ridwan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id(OGI)
