medcom.id, Jakarta: Kementerian Hukum dan HAM resmi mencabut SK kepengurusan PPP hasil Muktamar di Surabaya. Keputusan ini diharapkan bisa menyelesaikan konflik di partai Kakbah.
Ketua Umum PPP hasil Muktamar Surabaya Romahurmuziy (Romi) telah mengambil surat pencabutan surat kepengurusan ke Kemenkumham. Selanjutnya, ia mengatakan, kepengurusan PPP kembali ke hasil Muktamar di Bandung pada 3-6 Juli 2011.
"Momentum pada hari ini sebagai jalan untuk bersatunya PPP secara menyeluruh," kata Romi di kantor Kemenkumham, Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, Jumat (8/1/2016).
Romi menjelaskan, pencabutan SK membuat segala produk hukum dari kepengurusan Muktamar di Surabaya tidak berlaku lagi. Kepengurusan PPP di pusat hingga desa kembali ke Muktamar Bandung.
Hasil PPP Muktamar di Bandung memilih Suryadharma Ali sebagai Ketua Umum. Karena SDA sedang menjalani proses hukum kasus korupsi dana haji dan dana opersional menteri, menurut Romi, tugas ketua umum bisa dijalankan Wakil Ketua Umum Lukman Hakim Saifuddin.
Sedangkan Romi akan kembali menjabat Sekretaris Jenderal. Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly menandatangani surat pencabutan SK kepengurusan PPP hasil Muktamar PPP di Surabaya pada 7 Januari.
medcom.id, Jakarta: Kementerian Hukum dan HAM resmi mencabut SK kepengurusan PPP hasil Muktamar di Surabaya. Keputusan ini diharapkan bisa menyelesaikan konflik di partai Kakbah.
Ketua Umum PPP hasil Muktamar Surabaya Romahurmuziy (Romi) telah mengambil surat pencabutan surat kepengurusan ke Kemenkumham. Selanjutnya, ia mengatakan, kepengurusan PPP kembali ke hasil Muktamar di Bandung pada 3-6 Juli 2011.
"Momentum pada hari ini sebagai jalan untuk bersatunya PPP secara menyeluruh," kata Romi di kantor Kemenkumham, Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, Jumat (8/1/2016).
Romi menjelaskan, pencabutan SK membuat segala produk hukum dari kepengurusan Muktamar di Surabaya tidak berlaku lagi. Kepengurusan PPP di pusat hingga desa kembali ke Muktamar Bandung.
Hasil PPP Muktamar di Bandung memilih Suryadharma Ali sebagai Ketua Umum. Karena SDA sedang menjalani proses hukum kasus korupsi dana haji dan dana opersional menteri, menurut Romi, tugas ketua umum bisa dijalankan Wakil Ketua Umum Lukman Hakim Saifuddin.
Sedangkan Romi akan kembali menjabat Sekretaris Jenderal. Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly menandatangani surat pencabutan SK kepengurusan PPP hasil Muktamar PPP di Surabaya pada 7 Januari.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(TRK)
