Jakarta: Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Abdullah Azwar Anas ingin manfaat demokrasi dirasakan masyarakat. Jangan sampai masyarakat dibikin ruwet.
"Fokus utama kami mewujudkan demokrasi berdampak, bukan sekadar sibuk soal administrasi, tapi setiap gerak harus dirasakan masyarakat," kata Anas di Istana Wakil Presiden, Jakarta Pusat, Senin, 5 Desember 2022.
Anas ingin mempertajam hal itu melalui empat klaster reformasi birokrasi tematik. Mulai dari reformasi birokrasi tematik penanggulangan kemiskinan, kemudahan berinvestasi, hingga digitalisasi pemerintahan.
"Serta prioritas aktual Bapak Presiden (Joko Widodo) dalam hal ini belanja produk dalam negeri dengan menggunakan e-catalog," ujar dia.
Anas menyebut empat klaster itu akan dimasukkan sebagai bahan evaluasi indeks reformasi birokrasi/lembaga dan pemerintah daerah. Wacana itu mulai diterapkan pada 2023.
"Sehingga birokrasi kita sebagaimana diharapkan Presiden dapat memberikan manfaat langsung ke masyarakat," jelas dia.
Anas menyebut reformasi birokrasi sebelumnya cenderung fokus pada perbaikan sistem dan manajemen internal instansi pemerintah. Supaya tata kelola birokrasi di hulu semakin rapi.
"Ke depan, dengan reformasi birokrasi tematik itu akan menyelesaikan masalah utama di masyarakat atau problem hilir," ucap dia.
Jakarta: Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Abdullah Azwar Anas ingin manfaat
demokrasi dirasakan masyarakat. Jangan sampai masyarakat dibikin ruwet.
"Fokus utama kami mewujudkan demokrasi berdampak, bukan sekadar sibuk soal administrasi, tapi setiap gerak harus dirasakan masyarakat," kata Anas di Istana Wakil Presiden, Jakarta Pusat, Senin, 5 Desember 2022.
Anas ingin mempertajam hal itu melalui empat klaster reformasi birokrasi tematik. Mulai dari
reformasi birokrasi tematik penanggulangan kemiskinan, kemudahan berinvestasi, hingga digitalisasi pemerintahan.
"Serta prioritas aktual Bapak Presiden (Joko Widodo) dalam hal ini belanja produk dalam negeri dengan menggunakan e-catalog," ujar dia.
Anas menyebut empat klaster itu akan dimasukkan sebagai bahan evaluasi indeks reformasi birokrasi/lembaga dan pemerintah daerah. Wacana itu mulai diterapkan pada 2023.
"Sehingga birokrasi kita sebagaimana diharapkan Presiden dapat memberikan manfaat langsung ke masyarakat," jelas dia.
Anas menyebut
reformasi birokrasi sebelumnya cenderung fokus pada perbaikan sistem dan manajemen internal instansi pemerintah. Supaya tata kelola birokrasi di hulu semakin rapi.
"Ke depan, dengan reformasi birokrasi tematik itu akan menyelesaikan masalah utama di masyarakat atau problem hilir," ucap dia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(AGA)