Jakarta: Komisi Nasional Usia Lanjut terancam dibubarkan. Komisi yang dibentuk pada 2004 ini dianggap tumpang tindih dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA).
"Komisi Usia Lanjut ini enggak pernah kedengaran apakah itu tidak dalam tupoksi (tugas, pokok, dan fungsi) KPPPA. Kalau masih dalam cakupan kementerian itu mungkin bisa dipikirkan (untuk dibubarkan)" kata Kepala Kantor Staf Kepresidenan Moeldoko di Istana Negara, Jakarta Pusat, Selasa, 14 Juli 2020.
Badan lain yang terancam dibubarkan ialah Badan Akreditasi Olahraga. Moeldoko mengatakan ada beberapa jenis badan yang serupa.
"Kemudian Badan Restorasi Gambut (BRG). Tapi sementara ini peran BRG cukup bagus dalam ikut menangani restorasi gambut. Tapi nanti juga akan dilihat lagi," ujar dia.
BRG akan dievaluasi ulang apakah dipertahankan atau tidak. Bila dilebur, lembaga itu akan dimasukkan ke Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).
"Tapi kalau dari sisi optimalisasi gambut untuk pertanian apakah cukup oleh Kementerian Pertanian, kira-kira itu yang sedang dikaji Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi," ujar Moeldoko.
Presiden Joko Widodo mengatakan akan merampingkan 18 lembaga/komisi/badan. Namun, ia belum mau membocorkan institusi mana yang disasar.
Jokowi mengatakan semakin sedikit lembaga, akan semakin gesit bekerja. Lagi pula, beberapa lembaga yang akan dipangkas memiliki kemiripan dengan kementerian.
"Semakin ramping organisasi ya cost-nya kan semakin bisa kita kendalikan. Anggaran, biaya. Kalau pun bisa kembalikan ke menteri, kementerian, ke dirjen (direktur jenderal), direktorat, direktur, kenapa kita harus pake badan dan komisi-komisi itu lagi," kata Jokowi saat berbincang-bincang dengan wartawan di Istana Negara, Jakarta Pusat, Senin, 13 Juli 2020.
Baca: Jokowi Bakal Pangkas 18 Lembaga
Mantan Gubernur DKI Jakarta ingin organisasi yang sederhana. Ia meyakini hal ini akan berdampak baik pada jalannya organisasi.
"Saya ingin kapal itu sesimpel mungkin sehingga bergeraknya menjadi cepat. Organisasi ke depan kira-kira seperti itu. Bolak-balik kan saya sampaikan, negara cepat bisa mengalahkan negara yang lambat. Bukan negara gede mengalahkan negara yang kecil," ungkap Jokowi.
Jakarta: Komisi Nasional Usia Lanjut terancam dibubarkan. Komisi yang dibentuk pada 2004 ini dianggap tumpang tindih dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA).
"Komisi Usia Lanjut ini enggak pernah kedengaran apakah itu tidak dalam tupoksi (tugas, pokok, dan fungsi) KPPPA. Kalau masih dalam cakupan kementerian itu mungkin bisa dipikirkan (untuk dibubarkan)" kata Kepala Kantor Staf Kepresidenan Moeldoko di Istana Negara, Jakarta Pusat, Selasa, 14 Juli 2020.
Badan lain yang terancam dibubarkan ialah Badan Akreditasi Olahraga. Moeldoko mengatakan ada beberapa jenis badan yang serupa.
"Kemudian Badan Restorasi Gambut (BRG). Tapi sementara ini peran BRG cukup bagus dalam ikut menangani restorasi gambut. Tapi nanti juga akan dilihat lagi," ujar dia.
BRG akan dievaluasi ulang apakah dipertahankan atau tidak. Bila dilebur, lembaga itu akan dimasukkan ke Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).
"Tapi kalau dari sisi optimalisasi gambut untuk pertanian apakah cukup oleh Kementerian Pertanian, kira-kira itu yang sedang dikaji Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi," ujar Moeldoko.
Presiden Joko Widodo mengatakan akan merampingkan 18 lembaga/komisi/badan. Namun, ia belum mau membocorkan institusi mana yang disasar.
Jokowi mengatakan semakin sedikit lembaga, akan semakin gesit bekerja. Lagi pula, beberapa lembaga yang akan dipangkas memiliki kemiripan dengan kementerian.
"Semakin ramping organisasi ya
cost-nya kan semakin bisa kita kendalikan. Anggaran, biaya. Kalau pun bisa kembalikan ke menteri, kementerian, ke dirjen (direktur jenderal), direktorat, direktur, kenapa kita harus pake badan dan komisi-komisi itu lagi," kata Jokowi saat berbincang-bincang dengan wartawan di Istana Negara, Jakarta Pusat, Senin, 13 Juli 2020.
Baca:
Jokowi Bakal Pangkas 18 Lembaga
Mantan Gubernur DKI Jakarta ingin organisasi yang sederhana. Ia meyakini hal ini akan berdampak baik pada jalannya organisasi.
"Saya ingin kapal itu sesimpel mungkin sehingga bergeraknya menjadi cepat. Organisasi ke depan kira-kira seperti itu. Bolak-balik kan saya sampaikan, negara cepat bisa mengalahkan negara yang lambat. Bukan negara gede mengalahkan negara yang kecil," ungkap Jokowi.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(OGI)
